Warga Malaysia Murka, 120 Ribu Perusahaan dapat Kelonggaran Saat Lockdown COVID-19

Warga Malaysia Murka, 120 Ribu Perusahaan dapat Kelonggaran Saat Lockdown COVID-19
Seorang petugas keamanan mengenakan masker dan pelindung wajah saat berjaga di pintu masuk pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (14/1/2021). Otoritas Malaysia memperketat pembatasan pergerakan untuk mencoba menghentikan penyebaran virus corona COVID-19. (AP Photo/Vincent Thian)

Kuala Lumpur, Aceh Bisnis - Malaysia saat ini sedang menerapkan Movement Control Order (MCO) ketiganya, yang disebut-sebut sebagai lockdown 'total'. Ini muncul setelah lonjakan kasus COVID-19 baru-baru ini, yang melihat kasus harian naik ke angka pemecahan rekor sejak awal pandemi.

Jadi, dengan penguncian total, orang akan berharap bahwa semua bisnis yang tidak penting akan ditutup.

Tapi itu tidak terjadi ketika terdengar kabar bahwa lebih dari 120.000 perusahaan, beberapa dari mereka merupakan non-esensial, diberikan kelonggaran beroperasi selama penguncian total.

Hal ini tidak mendapat respons positif dari warga Malaysia. Bahkan, telah memicu seruan untuk pengunduran diri Menteri Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Azmin Ali.

Para kritikus dari pengecualian ini mengatakan sistem perawatan kesehatan, yang sudah berjuang untuk mengikuti kasus yang meningkat, tidak akan dapat menangani gelombang lain.

Di tengah keributan publik, Azmin membantah bahwa MITI adalah satu-satunya otoritas pemerintah yang bertugas menyetujui operasi bisnis.

"Hingga saat ini, 15 kementerian telah menggunakan CIMS 3.0 untuk mempermudah proses evaluasi permohonan izin untuk beroperasi di bawah sektornya masing-masing," katanya.

"Kementerian Perdagangan dan Industri bukan satu-satunya pembuat keputusan apakah sektor usaha dianggap sebagai layanan penting atau tidak."

Sebagai gantinya, Azmin menjelaskan bahwa 15 kementerian pemerintah lainnya juga memiliki kekuatan pemeriksaan sebagai bagian dari Sistem Manajemen Cerdas (CIMS) COVID-19 negara itu.

Laporan awal menyatakan bahwa sekitar 95.000 perusahaan telah diberi persetujuan oleh MITI untuk beroperasi selama MCO yang ketiga ini. Tetapi per 3 Juni, total 128.150 perusahaan telah diberikan pengecualian untuk beroperasi, dari 586.308 aplikasi.

Kembali ke penolakan kekuatan pemeriksaan tunggal MITI, pemerintah Malaysia mengumumkan pada 31 Mei bahwa Kementerian memang bertanggung jawab atas hal itu. Bagus, putar balik lagi.

Meskipun dapat dimengerti bahwa beberapa bisnis mungkin perlu melanjutkan operasi mereka selama MCO, apa yang membingungkan pikiran adalah dugaan persetujuan operasi untuk bisnis non-esensial seperti studio fotografi dan toko furnitur, yang tampaknya diberikan oleh MITI.