Tiga Fakta Petisi Tolak THR PNS 2021 Sindir Kementerian Sultan

Tiga Fakta Petisi Tolak THR PNS 2021 Sindir Kementerian Sultan
Ilustrasi/Foto: Muhammad Ridho/detik.com

Jakarta, Aceh Bisnis - Muncul petisi penolakan pencairan THR PNS 2021. Petisi penolakan tersebut muncul usai pemerintah mengumumkan pencairan yang dimulai H-10 Lebaran.

THR PNS 2021 hanya berupa gaji pokok dan tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan atau umun alias tanpa tunjangan kinerja (tukin) dan insentif lainnya. Berikut 3 hal penting terkait petisi penolakan THR PNS 2021.

1. Diteken 17.000 Akun

Petisi THR PNS dimulai oleh akun bernama Romansyah H dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan, serta Ketua dan Para Wakil Ketua DPR. Hingga Senin (3/5/2021) pukul 11.48 WIB petisi tersebut telah ditandatangani oleh 17.830 akun. Mereka yang meneken petisi pun terus bertambah.

2. Sindir Kemensultan

Mereka yang menandatangani petisi itu juga memberikan komentar yang isinya mengkritik keras kementerian yang disebut sebagai Kemensultan, karena diduga mendapatkan insentif sangat besar.

Komentar tentang Kemensultan contohnya dari akun Rakyat Jelata.

"Terlepas dari kegaduhan cekcok antara "anak tiri" versus "anak kandung' di Kemensultan yang mengakibatkan kemenumbi-numbian lain terdampak imbasnya, yang satu insentif cair yang lain malah dipotong, tolong tegakkan keadilan, jangan plinplan dan harapan kosong belaka!," tulis akun Rakyat Jelata.

Sementara itu, akun ASN non Kemensultan menyatakan PNS Pemda sudah sabar menderita dari tahun kemarin, tunjangan dirasionalisasi, THR & gaji ke-13 2020 cuma gapok.

"Dan sekarang masih aja THR & Gaji ke 13 cuma gapok. Lebih baik ngaca dulu kalau mau koar koar ke swasta untuk ngasih THR Penuh tanpa potong, sedangkan diri sendiri gaji pegawai sendiri di bawah UMP. Ibukota Negara Pindah dibela bela, ngasih kesejahteraan pegawai dikurang kurangin. Mohon dicatat: Pancasila sila ke-5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, jangan Kemensultan selesai bagi bagi insentif gila-gilaan, di tempat lain disuruh ngelus dada doang," sambung akun tersebut.

3. Daftar Tunjangan Tak Masuk THR PNS

Pemerintah tidak memasukkan beberapa tunjangan dalam komponen THR PNS 2021. Padahal, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan sebelumnya menyebut pencairan dilakukan secara penuh.

Keputusan tidak dimasukkannya beberapa tunjangan dalam komponen THR PNS 2021 tertuang dalam Nota Dinas Kementerian Keuangan Nomor ND-134/PB/2021 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Adapun komponen yang tidak diberikan dalam THR PNS 2021 adalah tunjangan kinerja (tukin), tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain, insentif kerja, insentif kinerja, tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional, tunjangan bahaya radiasi bagi PNS di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Selanjutnya, tanpa tunjangan bahaya nuklir bagi PNS di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi, tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan bagi pegawai negeri di lingkungan Badan Search And Rescue Nasional.

Lalu, tunjangan risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian, tunjangan pengamanan persandian, dan tunjangan profesi. Tunjangan pengamanan persandian, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan.

Tunjangan lainnya yang tidak masuk dalam komponen THR PNS 2021 adalah tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan khusus provinsi Papua, tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar, tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada Kepolisian yang bertugas secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.

Selanjutnya, tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil, dan tunjangan operasi pengamanan bagi TNI dan PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau kecil terluar, tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian, serta Sekretariat Jenderal DPR.

Kemudian, tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, TNI, dan Polri, tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, TNI, dan Polri, serta tunjangan yang ditetapkan peraturan internal instansi pemerintah, dan tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan komponen THR yang diberikan.

Sumber:detik.com
Iklan Kelender event 2021 Disbudpar aceh