The Jokowi Center Desak Kapolda Aceh Evaluasi Kinerja Kapolres Aceh Barat

The Jokowi Center Desak Kapolda Aceh Evaluasi Kinerja Kapolres Aceh Barat
I

Meulaboh - Kasus dugaan pengancaman dan pengeroyokan terhadap wartawan liputan di wilayah Aceh Barat mendapat perhatian dari The Jokowi Center Jakarta soal dua kasus itu. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus melalui surat terbukanya yang ditujukan kepada Kapolda Aceh.

Dalam surat tersebut, ada beberapa perihal disampaikan Neta antara lain, meminta Kapolda Aceh agar mengevaluasi kinerja Kapolres Aceh Barat. Mengingat jurnalis liputan di wilayah hukumnya itu kembali mendapat kekerasan/premanisasi yang belum lama ini sudah pernah terjadi.

Anehnya lagi, kata Neta, aksi pemukulan wartawan yang terjadi kemarin diduga dilakukan oleh pelaku yang sama atas kasus pengancaman terhadap Jurnalis Tabloid Modus Aceh.

Menurutnya, seharusnya Kapolres baru harus punya semangat baru sehingga setiap proses hukum bisa dengan baik, namun ini sebaliknya.

"Kasus pertama belum tuntas, pelaku yang sama melakukan tindak kekerasan lagi . Sudah dua orang wartawan yang menjadi korban, ini seperti ada pembiaran berlebihan," kata Neta dalam surat tersebut, Senin (20/01/2020).

Status pelaku pada kasus pertama sebenarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka karena mengancam, namun tidak disebutkan alat atau barang yang digunakan untuk mengancam wartawan saat itu. Padahal pengancaman dilakukan menggunakan senjata api.

"Kalau sekarang bisa saja ada pihak-pihak tertentu atau oknum tertentu bersandiwara mengubah barang bukti senjata api diganti dengan pisol air. Ketika tersangka tidak ditahan dan BB tidak diamankan, saya menduga itu suatu bentuk kecolongan pihak Polres Aceh Barat," terangnya.

Menurut pasal 1 UU No 12 tahun 1951 yang berbunyi "barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, meneriman mencoba memperoleh, menyerahkan atau menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun

Neta mendesak pihak kepolisian harus mengungkap keberadaan senjata api yang ada sama pelaku. Soal intimidasi kepada wartawan juga harus menjadi delik pidana serius, karena ada Undang-undang Pers dan lain sebagainya.

"Kami masyarakat Aceh Barat mendesak Polda Aceh untuk memproses dua peristiwa tersebut secara hukum, premanisasi harus diberantas, jika tidak ada keberanian, kasus ini harus dilaporkan kepada Kapolri," tandas Neta yang juga Putra daerah Aceh Barat itu. (Tim)