Terkait Kasus Korupsi, Polda Aceh Tahan Manajer PT KAI dan Sita Uang Rp 1,8 Miliar Lebih

Terkait Kasus Korupsi, Polda Aceh Tahan Manajer PT KAI dan Sita Uang Rp 1,8 Miliar Lebih

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi pada PT KAI terkait pengadaan sertifikat tanah yang merupakan aset perusahaan tersebut.

Hal ini diketahui berdasarkan konferensi pers yang diselenggarakan di Aula Dit Reskrimsus Polda Aceh, Rabu (16/9/2020) siang.

Dit Reskrimsus Polda Aceh telah menyelidiki kasus ini sejak November 2019 lalu. Diketahui, kenaikan harga terjadi dalam pembuatan sertifikat aset PT KAI Sub Divisi Regional I.1 Aceh wilayah Aceh Timur.

Dir Reskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Margiyanta mengatakan, tersangka yang ditahan berinisial RI. Tersangka RI sendiri diketahui menjabat sebagai Manager Aset Tanah dan Bangunan Wilayah Peureulak, Aceh Timur, pada perusahaan BUMN itu.

"Yang bersangkutan ditahan karena terbukti mark up bersama tiga orang lainnya dalam proses dan mekanisme pembuatan sertifikat aset PT KAI," ujarnya didampingi Kabid Humas, Kombes Pol Ery Apriyono.

Ia menjelaskan, kasus ini sendiri diusut berdasarkan laporan dari masyarakat serta sejumlah lembaga (LSM) tentang adanya penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan sertifikat aset PT KAI tersebut.

Setelah penyelidikan dilakukan, polisi pun akhirnya menemukan adanya kenaikan harga dalam pembuatan sertifikat aset, termasuk untuk biaya operasionalnya.

"Menaikkan harga, mulai dari pengadaan, mekanismenya, itu rekayasa, yang nilainya sekian naik menjadi sekian," kata Direktur.

Selain RI sendiri, ada tiga orang tersangka lain yang ditetapkan yakni S, IO dan MA. Mereka bertiga nantinya juga akan ditahan menyusul RI. "Mereka kooperatif selama ini, nanti akan menyusul juga kita tahan," jelasnya.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti berupa sejumlah dokumen penting, termasuk uang tunai yang jumlahnya mencapai Rp 1,8 miliar lebih.

"Tersangka dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda minimal Rp 200 juta maksimal Rp 1 miliar," tambahnya.

Saat konferensi pers tersebut, juga turut hadir Kasubdit 3 Tipikor, Kompol Faisal Simatupang dan Kanit 1 Subdit 3 Tipikor, AKP Budi Nasuha Waruwu selaku komandan tim yang menangani kasus ini.