Seruan buat Pemerintah Jangan Impor Beras

Seruan buat Pemerintah Jangan Impor Beras
Foto: Muhammad Iqbal/detikcom

Jakarta, Aceh Bisnis - Rencana pemerintah impor beras 1 juta ton dipertentangkan berbagai kalangan, termasuk pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode jabatan pertama, yaitu Susi Pudjiastuti.

Susi meminta Presiden Jokowi menyetop impor beras. Hal itu merespons rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras di tengah panen yang katanya berlimpah.

"Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah," kata Susi dikutip dari cuitannya di akun @susipudjiastuti, Selasa (16/3/2021).

Cuitan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga menyertakan berita detikcom. Berita itu mengenai Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) yang melapor ke Jokowi bahwa ratusan ribu ton beras impor tak terpakai.

Susi meminta agar pemerintah mendukung Buwas agar tahun ini Indonesia tak perlu lagi impor beras.

"Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain," tambah Susi sambil mencolek akun Twitter ⁦@jokowi⁩, @KemenBUMN, ⁦@kementan⁩, dan @Kemendag⁩.\

Komisi IV DPR RI menolak rencana pemerintah dalam melakukan impor beras 1 juta ton yang dialokasikan melalui Perum Bulog. Penolakan ini beralasan sesuai dengan tata kelola komoditas pangan nasional yang harus mengutamakan produksi dalam negeri.

"Komisi IV menentang rencana impor beras karena dapat merugikan petani," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminuddin dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).

Menurutnya, pemerintah harus berkomitmen melakukan pemenuhan pangan yang terjangkau melalui upaya peningkatan produksi komoditas pertanian. Oleh karena itu, ia meminta Perum Bulog meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, terutama dalam melakukan penyerapan.

"Kalau serapannya Bulog dilakukan maksimal, maka saya kira persoalan beras akan selesai," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menilai ketersediaan pangan untuk tahun ini cukup dan tidak perlu melakukan impor.

Hal tersebut bisa dilihat dari catatan BPS yang mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21,46 ribu ton atau 0,07% dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton.

"Bulan Mei ini para petani se Indonesia akan melakukan panen raya. Kami meminta keberpihakan kepada petani agar impor tidak dilakukan selama petani melakukan panen raya," kata Daniel.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau yang akrab disapa Buwas menyebut pihaknya kemungkinan batal mengimpor 1 juta ton beras yang sebelumnya ditugaskan pemerintah.

Sebab, untuk tahun ini, tidak terjadi kemunduran masa panen raya seperti tahun lalu. Masa panen tahun ini terjadi pada Maret-April, sehingga estimasinya, Bulog dapat menyerap sebanyak 390.800 ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sejauh ini saja, stok beras Bulog sudah mencapai 883.585 ton yang terdiri dari beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. Artinya, setelah panen raya, stok CBP Bulog pada akhir April di atas 1 juta ton beras dan jumlah itu sudah memenuhi CBP per tahun, sehingga tidak diperlukan lagi impor beras.

"Prinsipnya kami mengutamakan produksi dalam negeri untuk CBP walaupun kami mendapatkan tugas impor (beras) 1 juta itu belum tentu kami laksanakan karena kami tetap prioritaskan produksi dalam negeri yang puncaknya Maret-April," ujar Buwas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (15/3/2021).

Buwas merinci, Bulog masih memiliki stok beras impor dari 2018 lalu. Adapun dari total pengadaan sebanyak 1.785.450 ton beras, masih tersisa 275.811 ton beras belum tersalurkan. Dari jumlah tersebut, 106.642 ton di antaranya merupakan beras turun mutu.

Buwas sedikit membeberkan permasalahan yang dihadapi Bulog seputar penyaluran beras. Menurut Buwas, beras tidak dapat disalurkan secara efektif karena proses penyerapan di hulu tidak disertai dengan program di hilir. Apalagi semenjak dihapusnya program Rastra, Buwas menilai Bulog menjadi kesulitan menyalurkan beras hasil serapan.

"CBP merupakan kepentingan pemerintah sementara program pengolahan CBP hanya aktif pada sisi hulu namun cenderung menurun pada sisi hilir. Ini yang menjadi permasalahan Bulog. Saat ini pengadaan beras CBP sepenuhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri," jelasnya.

Penjelasan pemerintah di halaman selanjutnya.

3. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menjelaskan wacana impor 1 juta ton beras itu dikeluarkan pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras. Sekaligus, untuk mencegah spekulan memainkan harga beras di lapangan.

Sebab, berdasarkan pengalaman yang ada, jika terjadi kekurangan pasokan beras di dalam negeri, spekulan kerap memanfaatkan situasi ini untuk mencari untung, menaikkan harga sangat tidak wajar.

"Tidak boleh pemerintah ini didikte oleh pedagang, tidak boleh pemerintah dipojokkan oleh pedagang. Kita mesti punya strategi. Saya bilang ini bagian dari strategi memastikan harga stabil bukan menghancurkan harga petani," ujar Lutfi dalam Konferensi Pers secara virtual, Senin (15/3/2021).

Lagi pula, tugas impor 1 juta ton beras itu tak harus wajib terealisasi sejumlah segitu, tergantung dengan perkembangan kebutuhan akan beras ke depan seperti apa.

"Pokoknya saya ingatkan ini adalah mekanisme pemerintah, bukan berarti kami menyetujui suatu jumlah untuk impor, lalu serta merta itu diharuskan impor segitu. Tidak," tegasnya.

Seperti pada 2018 lalu, Lutfi mencontohkan, pemerintah sempat menyetujui impor beras 500.000 ton. Namun realisasinya justru nol, karena waktu itu Bulog fokus pada penyerapan petani sehingga tidak jadi mengimpor. Hal serupa bisa saja terjadi lagi tahun ini.

Sumber:detik.com