Safaruddin: Kemiskinan Aceh Faktor Anggaran Terlalu Besar

Safaruddin: Kemiskinan Aceh Faktor Anggaran Terlalu Besar
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin

Blangpidie, Aceh Bisnis – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Safaruddin mengungkapkan, tingginya angka kemiskinan di Provinsi Aceh dikarenakan alokasi anggaran yang terlalu besar, sementara jumlah penduduknya terlalu kecil. 

"Anggaran Rp16 triliun lebih ini yang menjadi persentase untuk meningkatkan kemajuan, baik pendidikan maupun ekonomi,"kata Safar saat memberi Kuliah Umum di Kampus STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (1/4/2021).

Kegiatan yang mengambil tema "Kebijakan Politik Dalam Bidang Pendidikan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta di Aceh" itu merupakan bagian dari Reses I Tahun 2021.

"Fenomena kemiskinan ini apakah banyak orang miskin, itu tidak, tapi nilai angka. Hal ini diukur dari nilai angka Rp16 triliun dari penduduk 5 juta itu tidak bebanding lurus. Jika kita lihat dari pernyataan-pernyataan politik pemerintah Indonesia terhadap Aceh, bahwa ada yang salah yaitu tata kelola pemerintahan yang ada di Aceh,”jelas Safar.

Lebih lanjut, Safar menambahkan, Aceh memiliki anggaran Rp16,9 triliun, jika dibandingkan dengan pemerintah provinsi tetangga yang hanya memiliki Rp11 triliun dengan jumlah penduduknya lebih kurang 14 juta jiwa, sedangkan Aceh hanya memiliki penduduk 5 juta jiwa. Sehingga nilai rata-rata nasional persentasenya termiskin di Sumatera. 

"Jadi ini tantangan yang dimiliki Pemerintahan di Aceh baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,”ungkap dia.

Anggaran otomomi khusus yang didapat Aceh saat ini, Safaruddin menjelaskan, pada 2022 akan dikurangi 1 persen dari 2 persen yang diterima dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBN. Dana yang menurutnya merupakan “pil penenang” untuk Aceh itu juga akan berakhir dikucurkan pemerintah pusat pada 2027 mendatang.

“Jika terjadi pengurangan, maka APBA Aceh akan berkisar Rp 9 hingga Rp12 triliun. Bayangkan saja, Rp16,9 triliun itu Aceh tidak mampu menjawab tantangan kemiskinan dan tantangan ekonomi, bagaimana kalau tinggal Rp9 triliun. Jadi selagi ada, maka harus manfaatkan dan dikelola dengan baik,"terangnya.

Apabila Aceh ke depan tidak lagi memiliki Otsus, kata dia, maka Aceh tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa untuk melakukan peningkatan sumber daya manusia lagi, karena sebagian besar APBA itu beban belanja rutinnya adalah gaji pegawai dan operasional para pejabat fungsional dan struktural. 

"Jika tidak dilakukan perubahan pengelolaan anggaran, maka Aceh tidak akan mampu menjawab tantangan-tatangan ini (kemiskinan dan pengangguran),”pungkasnya.()

Iklan Kelender event 2021 Disbudpar aceh