Ramli Ms Teken MoU Kerjasama Bidang Perdata dengan Kejari Aceh Barat

Ramli Ms Teken MoU Kerjasama Bidang Perdata dengan Kejari Aceh Barat

Meulaboh, Aceh Bisnis - Pemerintah kabupaten Aceh Barat adakan perjanjian kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara dengan Kejaksaan Negeri Aceh Barat. Acara tersebut berlangsung di aula Bappeda Teuku Umar Aceh Barat, Jumat (19/03/2021).

Lembaran perjanjian kerja sama ini atau MoU ditandatangani langsung oleh Bupati Aceh Barat H. Ramli MS dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Barat Firdaus, SH, MH, MM. M.Kom

Penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) ini turut disaksikan oleh Sekda Aceh Barat, para kepala SKPK, para camat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat serta juga diikuti para Kasi Kejaksaan Negeri Aceh Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aceh Barat, Ramli MS menyampaikan bahwa MoU ini bertujuan untuk mendeteksi dan menyelesaikan segala permasalahan perdata dan aset yang ada di Kabupaten Aceh Barat.

"Saat ini masih banyak aset di Aceh Barat ini yang tidak terdata sehingga dengan adanya kerjasama ini diharapkan dapat mendata dan menarik kembali aset-aset yang ada," ungkapnya

Penandatanganan yang dilaksanakan hari ini merupakan pondasi awal wujud dari pentingnya koordinasi Pemkab Aceh Barat dengan Kejari Aceh Barat.

"Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas praktik praktik yang bertentangan dengan hukum, untuk itu perlu di susun agenda agenda seperti saweu dinas dan Gampong untuk melihat kondisi nyata serta memberi edukasi terkait pencegahan terhadap praktek korupsi yang bisa saja terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.” ungkapnya.

Ia menjelaskan, Aceh Barat ini pernah mengalami dua fase besar yakni konflik dan tsunami, peristiwa besar ini cukup berdampak bagi pemerintah.

"Akibatnya banyak aset-aset yang dimiliki pemerintah daerah tidak dapat diindentifikasi lagi bahkan hilang," ujar Ramli

Dalam kesempatan itu Ramli berharap Kejari Aceh Barat bisa membuat sebuah program terobosan serta bersedia mengunjungi instansi dinas yang ada dilingkup Pemkab Aceh Barat yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta pencegahan terhadap praktek KKN dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.

Ramli juga meminta kepada jajarannya agar menganggarkan dana untuk menyelenggarakan pelatihan hukum kepada masyarakat dan para perangkat desa.

"Saat ini banyak perangkat desa yang tidak paham hukum sehingga mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang di ambil dalam mengelola pemerintahan bisa jadi menyalahi aturan yang berlaku," jelasnya.

Pelatihan ini nantinya bertujuan untuk memberikan sosialisai serta edukasi tentang pentingnya pemahaman hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan ujarnya.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Firdaus, SH, MH, MM. M.Kom, menyampaikan bahwa dengan terjalinnya kerjasama ini diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi sekaligus saling bersinergi antara Kejari bersama Pemkab Aceh Barat untuk berkolaborasi dalam melakukan pencegahan dan pendampingan hukum khususnya pada bidang perdata dan tata usaha negara.

Lebih lanjut, Firdaus menyebutkan pihaknya akan membuat sebuah program Sawe gampong yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan konsultasi hukum kepada masyarakat dan perangkat desa.

"Dengan adanya dukungan serta kerjasama yang baik dari semua pihak kita bisa menciptakan Aceh Barat yang kondusif dan aman," harapnya.