Posko Pengaduan Distribusi JPS dan Pengadaan Alkes Covid-19 Diluncurkan

Banda Aceh, Acehbisnis.com - Realokasi anggaran untuk penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) diantaranya difokuskan untuk belanja sektor kesehatan dan pemberian Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga yang rentan terkena resiko sosial dan dampak Covid-19.

Pada 31 Maret 2020 lalu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan dari Rp 405,1 triliun APBN, Rp 75 triliun (18,5%) disebutkan untuk belanja alat kesehatan dan Rp 110 triliun (27%) untuk JPS.

Anggaran ini pun belum termasuk realokasi anggaran daerah, dana desa yang berasal dari APBN dan anggaran tiap kementerian/ lembaga yang juga memberikan JPS kepada warga.

Belanja alat kesehatan dan JPS pada dasarnya mendesak dibutuhkan, mengingat fasilitas kesehatan tak sepenuhnya siap menangani pasien Covid-19 dan dampak wabah juga secara cepat memukul sisi sosial ekonomi warga. 

Sejumlah sektor ekonomi lumpuh, terjadi pemutusan hubungan kerja dan tak sedikit masyarakat yang berkurang atau bahkan kehilangan sumber penghasilan.

Meski mendesak dibutuhkan dan dilakukan di tengah keadaan darurat, distribusi JPS dan belanja alat kesehatan semestinya tak mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memerlukan pengawasan. 

Hal itu disebabkan rentannya anggaran disalahgunakan atau bahkan dikorupsi. Terlebih lagi di kondisi darurat, pengadaan terkait Covid-19 dilakukan lebih “fleksibel” sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 dan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian mengungkapkan, kerentanan korupsi JPS dan belanja alat kesehatan juga merujuk pada data korupsi berkaitan dua sektor tersebut selama ini. 

"Berdasarkan data dari ICW tahun ini, sepanjang 2010-2019 sendiri terdapat sedikitnya 281 kasus korupsi di sektor kesehatan dan 44 persen, diantaranya terkait pengadaan alat kesehatan," ungkapnya Rabu (3/6/2020). 

Dari hasil kajian KPK mengenai bantuan sosial pada 2011 dan hasil pemeriksaan BPK selama ini, terakhir penyaluran bantuan sosial 2018 hingga semester III 2019 menunjukkan rentannya bantuan sosial disalurkan tidak tepat sasaran hingga memboroskan keuangan negara (BPK, 2020).

"Saat ini, dugaan penyimpangan penyaluran JPS dan belanja alat kesehatan di tengah pandemic Covid-19 telah bermunculan, mulai dari alat tes Covid-19 yang diadakan pemerintah mempunyai tingkat akurasi rendah dan terjadi pemahalan harga dan JPS yang disalurkan tidak tepat sasaran, dikorupsi hingga dipolitisasi," jelasnya.

Di sisi lain, pemerintah belum sepenuhnya transparan dalam mengelola JPS dan belanja alat kesehatan, misalnya mengenai harga beli dan jumlah alat uji yang telah didistribusikan, harga beli dan pemasok Alat Material Kesehatan (AMK) dan harga beli serta jumlah bahan baku obat dan tablet obat yang telah didistribusikan.

"Melihat tingginya potensi penyalahgunaan belanja alat kesehatan dan distribusi JPS inilah, ICW bersama jaringan antikorupsi di belasan daerah lainnya termasuk kita MaTA akan membuka posko pengaduan warga," katanya.

Langkah ini, lanjut Alfian, juga dimaksudkan untuk menghimpun dan mengidentifikasi lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pemerintah untuk menangani Covid-19 dan mendorong transparansi serta akuntabilitasnya.

"Tiga belas daerah yang dimaksud yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Bali, Makassar, Manado dan Kendari," terang Alfian.

Pemilihan daerah-daerah ini, didasarkan pada pertimbangan penyebaran Covid-19, kerentanan penyaluran JPS dan ketersediaan mitra ICW di daerah, mengingat penerimaan pengaduan memerlukan pengelolaan dan tindak lanjut yang jelas.

"Aduan yang akan diterima yaitu tentang dugaan korupsi dan monopoli pengadaan alat uji, AMK dan obat, informasi mengenai alat uji, AMK dan obat dari pemerintah yang berkualitas buruk, penyalahgunaan bansos, seperti politisasi, tidak tepat sasaran (khususnya mengenai exclusion error, dimana terdapat warga yang dinilai tidak layak menerima JPS atau tidak rentan terkena resiko sosial namun menerima JPS)," jelasnya.

Selain itu, lanjutnya, juga terkait pemotongan dan pungli, pemberian fiktif, pemberian double (satu penerima manfaat menerima lebih dari 1 jenis JPS dalam periode waktu yang sama) serta mobilisasi dan pemberian tidak sesuai ketentuan, misal seharusnya berbentuk uang, namun diberikan dalam bentuk sembako.

"Pengaduan dari warga akan kami analisis untuk kemudian diteruskan kepada instansi terkait seperti pemerintah daerah, Dinas Sosial, Ombudsman, Kementerian Sosial, aparat penegak hukum dan lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sedangkan update dan rekapitulasi laporan akan dipublikasikan secara periodik melalui www.antikorupsi.org,"pungkasnya.()

WTP Pemkab Pidie