Permen PUPR No 07/ 2019 Diakui dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat

Permen PUPR No 07/ 2019 Diakui dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat
Mansur Syakban

Kita dapat merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup  peraturan  yang  ditetapkan oleh  Majelis Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah  Konstitusi, Badan Pemeriksa  Keuangan, Komisi   Yudisial,   Bank   Indonesia,   Menteri, badan, lembaga, atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah  Undang-Undang, Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   Kabupaten/Kota,   Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kemudian pada Pasal 8 ayat (2) UU nomor 12 tahun 2011 juga dijelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  diakui  keberadaannya  dan mempunyai   kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang    lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Mari kita mengulas kembali kepada pembahasan sebelumnya http://www.acehbisnis.com/news/permen-pupr-07-prt-m-2019-bangkitkan-harapan-usaha-jasa-konstruksi-kecil/index.html

Apabila kita merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 P/HUM/2019 yang menyatakan Pasal 21 ayat (3) huruf a, b dan c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karenanya tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MA tersebut menjadi Pemantik Diskusi hangat dan Polemik Hukum di Masyarakat Dunia Konstruksi yang sangat perlu di bahas sebagai upaya mencerdaskan Masyarakat dalam memberikan pandangan dan gagasan .

Dalam hal ini, saya mewakili Masyarakat Konstruksi menyatakan bahwa Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia adalah Peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, karena memenuhi 2 (dua) syarat yaitu: diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan  dibentuk berdasarkan kewenangannya.

Mari kita kupas kembali mengenai Ketentuan Umum yang diatur dalam Undang-undang nomor 02 Tahun 2017 tentang jasa Konstruksi ; dapat kita tinjau kembali bahwa yang dimaksud Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dan bahwa yang dimaksud Menteri didalam Undang-undang No.02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi, dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf a di UU No. 02 Tahun 2017 menegaskan bahwa salah satu Tanggung jawab Pemerintah Pusat adalah meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi nasional. Kemudian selanjutnya di pasal 5 di tegaskan bahwa beberapa Kewenangan Pemerintah Pusat dalam upaya untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diantaranya adalah mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi, mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi, menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi dan mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional.

Sehubungan dengan Penalaran Hukum yang tersebut diatas maka dapat disimpulkan yaitu  Peran tanggung jawab dan kewenangan dalam mengembangkan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi Nasional  adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi. Hal tersebut dipertegas pada Pasal 4 ayat (2) UU No. 02 Tahun 2017 yang berbunyi : Tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu dilaksanakan oleh Menteri, berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.

Kemudian pasal 20  ayat (3) di UU No. 02 Tahun 2017 juga disebutkan bahwa Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi kecil, menengah dan besar itu  menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi. Kemudian di ayat (4) dipertegas bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud itu diatur dalam Peraturan Menteri.

Dalam hal ini Menteri yang dimaksud didalam Undang-undang Nomor 02 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) .

Dari Pembahasan Peraturan perundangan-undangan berdasarakan tanggung jawab dan Kewenangannya maka Analogi Hukum menyatakan bahwa  Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; pada Pasal 21 ayat (3) huruf a,b dan c  itu adalah memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, karena memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1.            Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi berdasarkan Tanggung jawab dalam Meningkatkan Kemampuan dan Kapasitas Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

2.            Dibentuk berdasarkan kewenangannya berdasarkan kewenangan Menteri PUPR dalam mengembangkan struktur usaha Jasa Konstruksi , mengembangkan sistem persyaratan usaha Jasa Konstruksi , menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi dan Mengembangkan Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi Nasional.(*)

(Penulis: Mansur Syakban Direktur Utama PT. HARUM JAYA / Praktisi Pelaku Kontruksi)

IKLAN HUT ACEH BISNIS ABDYA 8
IKLAN HUT ACEH BISNIS ABDYA 7
IKLAN HUT ACEH BISNIS ABDYA 6
HUT ACEH BISNIS BANK ACEH
IKLAN HUT ACEH BISNIS ABDYA 10