Perang Klaim Punya Bukti Antara Irjen Napoleon Vs Polri

Perang Klaim Punya Bukti Antara Irjen Napoleon Vs Polri
Irjen Napoleon Bonaparte (Foto: Isal Mawardi/detikcom)

Jakarta, Aceh Bisnis - Bareskrim Polri dan Irjen Napoleon Bonaparte 'bertarung' di sidang praperadilan. Keduanya saling klaim memiliki bukti kuat atas pernyataan mereka.

Seperti diketahui, Irjen Napoleon yang dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri, mengajukan praperadilan terkait status tersangkanya. Irjen Napoleon sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dari Djoko Tjandra oleh penyidik Direktirat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri).

Dalam permohonannya di sidang praperadilan, Irjen Napoleon meminta PN Jaksel membatalkan surat penyidikan dan penetapan tersangka dirinya. Dalam sidang praperadilan ini, kubu Irjen Napoleon sebagai pemohon, sedangkan kubu Bareskrim Polri sebagai termohon.

"Dengan ini kuasa termohon menyampaikan atas jawaban termohon sebagai berikut: bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh termohon," ujar perwakilan tim kuasa hukum Bareskrim Polri di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

"Termohon tidak akan menjawab dan menanggapi satu per satu dalil-dalil permohonan pemohon, namun tidak berarti termohon membenarkan dalil-dalil pemohon, tapi termohon akan menjawab suatu bentuk jawaban satu kesatuan utuh yang tidak terpisah satu dengan lainnya sesuai proses penyidikan," lanjutnya.

Tim kuasa hukum Bareskrim Polri menyebut seluruh dalil permohonan Irjen Napoleon tidak benar. Barang bukti yang diajukan Irjen Napoleon juga disebut tidak relevan.

"Mohon berkenan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut: pertama, menerima dan mengabulkan jawaban termohon seluruhnya; kedua, menolak permohonan pemohon praperadilan," kata tim kuasa hukum Bareskrim Polri.

Dalam persidangan, tim hukum Bareskrim Polri membeberkan hasil penyidikan yaitu Irjen Napoleon diduga meminta uang imbalan Rp 7 miliar untuk mengurus red notice Djoko Tjandra. Tim hukum Bareskrim mengatakan Djoko Tjandra menghubungi rekan bisnisnya, Tommy Sumardi, untuk membantu mencabut red notice atas namanya pada Maret 2020.

"Awalnya Tommy Sumardi mengatakan biayanya Rp 15 miliar (penghapusan red notice). Tetapi Djoko Tjandra keberatan dan disepakati sebesar Rp 10 miliar," ujar salah satu tim hukum Bareskrim Polri.

Tommy Sumardi disebut mendatangi ruangan mantan Karo Korwas PPNS Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Kepada Prasetijo, lanjut tim hukum Bareskrim Polri, Tommy minta diperkenalkan kepada pejabat di Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.

"Tommy Sumardi bersama Prasetijo mendatangi ruangan Irjen Napoleon selaku Kadiv Hubinter Polri dan Irjen Napoleon menyampaikan bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra bisa dibuka asal ada uang Rp 3 miliar," lanjut tim kuasa hukum Bareskrim.

Saat itu, lanjut tim hukum Bareskrim, Tommy Sumardi telah membawa uang suap dari Djoko Tjandra sebesar USD 100 ribu. Uang USD 100 ribu itu dibagikan kepada ketiga tersangka. Namun Irjen Napoleon menolak bagiannya dan meminta lebih.

"Kemudian dibagi 3, sebesar USD 20 ribu kepada Prasetijo, USD 30 ribu untuk Tommy Sumardi, dan USD 50 ribu untuk Irjen Napoleon Bonaparte. Namun Irjen Napoleon Bonaparte tidak mau menerima uang dengan jumlah tersebut dan meminta Rp 7 miliar," lanjutnya.

Setelah nilai nominal Rp 7 miliar disepakati, Irjen Napoleon memerintahkan Kombes Tommy Arya membuat sejumlah produk surat terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra dan surat itu telah ditandatangani Sekretaris NBC Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Slamet Wibowo.

"Irjen Napoleon Bonaparte telah memerintahkan Kombes Tommy Arya membuat beberapa produk surat yang berkaitan dengan red notice yang ditandatangani atas nama Brigjen Nugroho Slamet sampai dengan terhapusnya DPO atas nama Djoko Tjandra dari sistem Imigrasi," terangnya.

Tim hukum Bareskrim Polri yakin atas hasil penyidikannya, yang menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana Irjen Napoleon di urusan surat jalan. Tim hukum Bareskrim menyebut alat bukti yang mereka dapat sangat kuat menjerat Irjen Napoleon.

"Termohon mempunyai bukti-bukti yang berkualitas berdasarkan proses saksi-saksi, saksi dan bukti surat, bukti surat dengan bukti surat lainnya yang saling mendukung dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya," jelas tim hukum Bareskrim Polri.

"Pemohon melaksanakan prestasinya dalam penerbitan surat-surat tersebut terjadi penerimaan dengan total Rp 7 miliar. Bahwa walaupun pemohon menyangkal tidak menerima uang tersebut, patut dipertanyakan kembali atas prestasi pemohon menerbitkan surat-surat tersebut sampai perbuatan tersebut yang menguntungkan pihak pemilik surat yakni Djoko Tjandra," imbuhnya.

Bareskrim menyebut penerimaan uang suap 7 miliar itu dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika. Sikap itu dinilai sebagai bentuk ketidakprofesionalan dari Irjen Napoleon Bonaparte sebagai aparat penegak hukum.

"Merupakan bentuk sesuatu yang menggambarkan pemohon telah bertindak tidak objektif dan tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terbukti dalam tenggat waktu April-Mei 2020, Irjen Napoleon Bonaparte telah memerintahkan Kombes Tommy Arya untuk membuat beberapa produk surat yang berkaitan dengan red notice yang ditandatangani atas nama Brigjen Slamet Nugroho sampai dengan terhapusnya DPO atas nama Djoko Tjandra dari sistem imigrasi," ungkap tim kuasa Bareskrim Polri.

Tim penasihat hukum Irjen Napoleon sendiri mengaku mengajukan 38 alat bukti kepada hakim sidang praperadilan. 38 Alat bukti, kata pihak Irjen Napoleon, diyakini mampu mematahkan sangkaan Bareskrim Polri.

"Jadi gini, kalau urusan duit itu, duitnya bawa sini deh. Saya ngga mau tanggapin. Kalau narasi, cerita, aduh saya ngga mau tanggapin. Duitnya mana? Itu saja. Kalau 20 ribu USD kan jelas, katanya ada duit yang itu kan Rp 15 miliar, Rp 10 miliar, Rp 7 miliar, Rp 3 miliar. Duitnya mana? nggak lihat," ujar salah satu penasihat hukum Napoleon, Gunawan Raka usai mengikuti sidang praperadilan Irjen Napoleon di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Pasar Minggu, Jakarta.

Gunawan menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Barang bukti tersebut, sambung Gunawan, diyakini dapat membuktikan bantahan kliennya.

"Semua terpatahkan oleh bukti-bukti yang saya ajukan hari ini. Untuk selanjutnya akan kami tanggapi dalam kesimpulan setelah selesai pemeriksaan perkara. 38 alat bukti. Semua alat bukti kita sampaikan, lengkap dan sudah sah sebagai alat bukti untuk pertimbangan hakim membuat keputusan," ucap Gunawan.

Sumber:detik.com