Pengusaha Catat! Ada Anggaran Rp 100 T buat Modal Kerja

Pengusaha Catat! Ada Anggaran Rp 100 T buat Modal Kerja
Ilustrasi/Foto: Rachman Haryanto

Jakarta, Aceh Bisnis - Pemerintah resmi memberikan jaminan kredit modal kerja kepada korporasi swasta dengan nilai Rp 10 miliar hingga Rp 1 triliun. Penyaluran kredit modal kerja ini ditargetkan mencapai Rp 100 triliun sampai 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program ini sangat penting untuk bisa memulihkan perekonomian Indonesia agar bisa keluar dari resesi ekonomi. Pemerintah sendiri telah menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai penjamin kredit.

"Penjaminan melalui LPEI dan PT PII yang telah dimasukkan dalam revisi PP 23 skema ini akan diberikan kredit dengan plafon Rp 10 miliar sampai Rp 1 triliun dan ini bisa mendorong terciptanya Rp 100 triliun kredit modal kerja sampai tahun 2021," kata Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (29/7/2020).

Sektor korporasi dinilai penting untuk dibantu agar kelangsungan bisnis usahanya terjamin dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang selama ini telah memakan banyak korban bisa ditekan.

"Kita melihat bahwa jumlah mereka yang terkena PHK berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 1,7 juta, yang belum terverifikasi 1,3 juta dan jumlah pengangguran yang muncul setiap tahun yang belum bisa masuk sebesar 7 juta dan itu tercermin dari pendaftar Kartu Pra Kerja yang mendekati 11 juta sehingga dengan demikian program ini menjadi sangat penting agar menjadi daya tahan korporasi," ucapnya.

Penyaluran kredit modal kerja ini disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) dan Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas). Berikut rinciannya:

1. BNI
2. BRI
3. BTN
4. Bank Mandiri
5. Bank Danamon
6. Bank DKI
7. Bank HSBC
8. Bank ICBC Indonesia
9. Maybank Indonesia
10. Bank MUFG Indonesia
11. Bank Resona Perdania
12. Standard Chartered Bank Indonesia
13. UOB Indonesia
14. BCA
15. Bank DBS Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kriteria korporasi yang bisa mendapat penjaminan kredit ini adalah perusahaan yang aktivitas usahanya terdampak COVID-19. Selain itu perusahaannya harus menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki multi layer effect yang signifikan.

"Kriterianya, yang jelas dia terdampak COVID-19. Kemudian, jenis usahanya banyak serap tenaga kerja dan memiliki multi layer signifikan, selain itu berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sangat umum, sehingga harapannya bisa simple diterapkan kriterianya," ungkap Sri Mulyani dalam acara peluncuran penjaminan kredit yang disiarkan live di YouTube, Rabu (29/7/2020).

Dia menjelaskan pemerintah akan menjamin hingga 80% pinjaman yang diajukan korporasi yang menjadi sektor prioritas. Sementara itu untuk korporasi yang non prioritas pemerintah hanya menjamin 60% dari total pengajuan kredit.

"Untuk penjaminan porsi kredit yang dijamin pemerintah adalah 60% dan 40% dari perbankan. Namun untuk sektor yang jadi prioritas pemerintah jamin lebih besar, yaitu 80% oleh pemerintah dan 20% oleh perbankan," ungkap Sri Mulyani.

Sektor yang menjadi prioritas adalah industri pariwisata otomotif, tekstil dan produk tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, dan sektor padat karya lainnya.

Sumber:detik.com