Surat Edaran Sekda Aceh

Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, AKA: Hilangnya Persaingan Usaha Sehat

Penambahan Persyaratan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, AKA: Hilangnya Persaingan Usaha Sehat
Mansur, S

Salah satu pertimbangan pembentukan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) sebagai upaya menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan Negara. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh meliputi Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.

Dalam hal ini kita akan mengulas khusus tentang Pekerjaan Konstruksi.

Apabila kita merujuk kembali kepada Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, juga sangat jelas ditegaskan bahwa Tujuan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika kita perhatikan pertimbangan dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah :

1. Menjamin kesetaraan dalam menjalankan hak dan kewajiban.

2. Kepatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pencapaian Value For Money sebagai upaya menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

Yang menjadi pertanyaan adalah apa peranan dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi terhadap terhadap perumusan kebijakan Jasa Konstruksi ?

Peran dan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi itu dijamin hak dan kewajibannya oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Masyarakat Jasa Konstruksi itu adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.

Partisipasi yang dimaksud diantaranya adalah :

a. pengawasan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

b. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat.

c. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.

Wadah Partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi itu tergabung di dalam Forum Jasa Konstruksi, diantaranya terdiri dari asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi.

Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) adalah salah satu asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi. Dalam hal ini, AKA memiliki Hak dan Kewajiban untuk ikut serta dalam mengawasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Aceh terhadap perumusan kebijakan Jasa Konstruksi di Wilayah Aceh.

Mari kita ulas kembali terhadap Surat Edaran yang diterbitkan Sekretaris Daerah Aceh Nomor 602/4612 pada Tanggal 10 Maret 2020 Tentang Persetujuan Penambahan Persyaratan Kualifikasi Penyedia dan Persyaratan Teknis Penawaran Lingkup Pekerjaan Bangunan Gedung, Bangunan Sipil dan Konstruksi Lainnya.

Di dalam Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa dalam rangka perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme, standar dan prosedur yang berlaku, maka proses pemilihan penyedia barang/jasa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya secara tepat waktu dengan memperhatikan penambahan-penambahan persyaratan sebagai berikut :

a. Penambahan peryaratan kualifikasi penyedia penyedia yang terdiri dari 5 persyaratan

b. Penambahan persyaratan teknis penawaran penyedia terdiri dari 38 persyaratan.

Secara konsep materi yang terkandung didalam surat edaran tersebut, maka dapat kita lihat bahwa tujuan dari dari pembentukan Surat Edaran tersebut adalah “agar proses pemilihan penyedia harus dilakukan dengan sebaik-baiknya secara tepat waktu“.

Namun disisi lain kita dapat melihat puluhan penambahan persyaratan di dalamnya. Hal tersebut sangat kontradiktif antara tujuan dan pelaksanaanya.

Surat tersebut berpedoman kepada Peraturan Presiden No.16 tahun 2018, dan peraturan Menteri PUPR No.07/PRT/M/2019 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.

Dalam hal ini, antara Pedoman Peraturan perundangan dan Surat Edaran yang diterbitkan Sekretaris Daerah Aceh tersebut disebut dengan Argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Penafsiran berdasarkan argumentum a contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangang.
Tujuannya adalah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan.

Dalam hal ini, pencapaian Pengadaan Barang/Jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) sebagai upaya menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan Negara itu akan terabaikan karena disebabkan puluhan penambahan persyaratan yang diskriminatif, tidak objek, dan tidak mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang disebutkan didalam UU no.02 tahun 2017 itu akan sangat bertolak belakang dengan Surat Edaran tersebut yaitu pada pelaksanaannya, dikarenakan tidak ada jaminan kesetaraan kedudukan antara Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban.

Kewajiban penyedia jasa semakin besar akan tetapi hak peluang penyedia jasa untuk menjadi pemenang akan semakin kecil karena persaingan usaha yang tidak sehat dengan puluhan persyaratan administrasi yang diwajibkan.

Jika ditinjau kembali kepada Surat Edaran tersebut terhadap ketentuan penambahan persyaratan yang disebutkan didalam Permen PUPR No07/PRT/M/2019 maka a contrario kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan semakin jelas terlihat.

Standar persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis itu telah dicantumkan didalam Lampiran Permen PUPR No07/PRT/M/2019, namun dalam hal kategori Pekerjaan Konstruksi yang berisiko besar, berteknologi tinggi dan berbiaya besar maka dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis dengan ketentuan :

1. Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur.

2. Persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.

3. Wajib mendapatkan persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

Dalam perumusan kebijakan public itu diwajibkan kepada pertimbangan kerugian materill dan immaterial yang berimplikasi kepada kepentingan publik yakni :

1. Semakin besarnya peluang terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Semakin besarnya peluang pemborosan dan kebocoran keuangan Negara.

3. Semakin besarnya peluang status, kedudukan, jabatan dalam melakukan penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi.

4. Semakin terbuka peluang untuk menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

5. Larangan penambahan persyaratan yang diskriminatif dan tidak objektif akan semakin terabaikan.

Dalam permasalahan ini, sesuai dengan Hak dan Kewajiban Peran partisipasi Masyarakat Jasa Konstruksi, maka kami Asosiasi Kontraktor Aceh menguraikan Dasar Hukum, Delik Formil dan Fakta Hukum lainnya yang menjadi Dasar Pertimbangan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dalam memahami Potensi Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena inti dari Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi adalah Value For Money sebagai upaya menghindari pemborosan dan kebocoran yang merugikan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara.

Persyaratan Kualifikasi dan teknis telah diatur oleh kementerian terkait, maka proses pemilihan selanjutnya adalah bukan menambah persyaratan administrasi penyedia yang diskriminatif dan tidak objektif, melainkan tertuju kepada tujuan pemilihan penyedia yaitu Penyedia yang memiliki kemampuan dengan Biaya, mutu dan waktu yang tepat sehingga menghasilkan pemanfaatan sebesar-besarnya (value For Money).

Selamatkan Nanggroe dari pemborosan dan kebocoran Keuangan Negara. Dan bangkitkan Nanggroe dari keterpurukan Perekonomian . Salam Cerdas kepada Masyarakat Jasa Konstruksi . Pengadaan Hebat, Aceh bermartabat.(*)

 Oleh : Mansur, S / Ketua IV Kelembagaan dan Hukum AKA