Pemko Banda Aceh Lakukan Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Pemko Banda Aceh Lakukan Pengawasan Perizinan Pemanfaatan Ruang

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Banda Aceh terus intensif melakukan pengawasan perizinan pemanfaatan ruang. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Banda Aceh Elvi Zulfiani Mutia, melalui Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yusri Anto, Senin (31/05/2021) di Banda Aceh.

Ia mengatakan, pengendalian ini mencakup monitoring dan evaluasi terhadap perizinan pemanfaatan ruang baik terhadap perizinan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan maupun yang belum memiliki perizinan.

“Secara berkala kita juga melakukan pengawasan bersama tim terpadu yang melibatkan Satpol PP dan WH, unsur Kecamatan dan unsur Gampong, jika terdapat pelanggaran-pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari peringatan teguran tertulis sampai tahap perintah pembongkaran dari Walikota Banda Aceh,”jelas dia.

Selama ini, kata dia, pengawasan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) atau istilah terbarunya Izin Persetujuan/Pemanfaatan Bangunan Gedung PBG yang dilakukan oleh tim pengendalian banyak menemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang seperti terdapat bangunan yang tidak memiliki izin, terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi ruang serta terdapat bangunan dibangun menyimpang dari perizinan yang telah diterbitkan.

“Selama ini, pihaknya juga sering mendapatkan laporan dari masyarakat baik secara lisan atau tertulis dalam bentuk pengaduan terhadap berbagai pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdampak terhadap kenyamanan dan keselamatan warga ataupun tetangga sekitar lingkungan pembangunan tersebut, sehingga warga melaporkan kepada kita,”tambah dia.

Dalam hal ini, Yusri mengatakan bahwasannya Izin Pemanfaatan Lahan dalam bentuk rekomendasi Tata Ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi dokumen yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat jika ingin mendirikan bangunan, apabila tidak memiliki izin maka pihaknya akan memberikan arahan dan teguran.()