Pemkab Aceh Barat Hentikan Lelang Proyek Senilai Rp 47,78 Miliar

Pemkab Aceh Barat Hentikan Lelang Proyek Senilai Rp 47,78 Miliar
Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Aceh Barat, Kurdi

Meulaboh, Acehbisnis.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat menghentikan proses pelelangan paket Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020, baik yang sudah dikerjakan maupun dalam proses lelang.

Hal tersebut menindaklanjut Surat Kementerian Kementerian bernomor S-247/MK.07/2020.

Isi dalam surat tersebut, yaitu meminta kepala daerah agar menghentikan segala proses pengadaan barang atau jasa, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik periode anggaran 2020. Dimana pengalihan anggaran tersebut difokuskan untuk menangani covid-19.

“Sementara yang sudah terindetifikasi sekitar 38 paket proyek fisik per tanggal 27 Maret 2020. Total dananya jika dijumlahkan ada sekitar Rp47,78 miliar, itu belum terhitung dari dana penunjang,” kata Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Aceh Barat, Kurdi kepada wartawan, Selasa (31/03/2020).

Dia perkirakan, jika dana penunjang tersebut digabungkan dengan nilai anggaran tender fisik yang dibatalkan sementara itu, maka memperkirakan totalnya bisa bertambah menjadi Rp55 miliar, kemudian dananya akan diarahkan untuk penanggulangan wabah covid-19 yang sudah menjadi bencana nasional tersebut.

“Anggaran ini memang diperuntukan untuk penanganan covid-19. Tapi apakah dananya khusus untuk daerah atau pun dikembalikan ke pusat, itu belum bisa kami pastikan. Soalnya intruksi yang jelas menghentikan proses pengadaannya,” ujar Kurdi.

Kebijakan arah dana tersebut, lanjutnya, memang belum mendapat pentujuk dari Kementerian Keuangan RI. Sebab sejauh ini pemerintah daerah, baru memberlakukan pemberhentian paket DAK fisik saja sesuai intruksi pusat. Sementara kelanjutannya, tinggal menunggu perintah dari pusat terkait anggaran tersebut.

“Pemberhentian paket yang dialokasikan untuk kabupaten kan belum kita dapatkan, jadi sementara kita tindaklanjuti dulu apa-apa saja yang diinginkan dari surat menteri keuangan,” tandas Kurdi yang juga sebagai Kepala Dinas PUPR Aceh Barat.

Adapun 38 paket lelang yang dihentikan sementara tersebut, terdapat di Dinas PUPR sebanyak 30 paket, Dinas Pertanian 4 paket, Dinas Kelautan dan Perikanan satu paket, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) satu paket dan dua paket di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.