Pembangunan Tebing Kutacane - Gayo Lues Dinilai Asal Jadi

Pembangunan Tebing Kutacane - Gayo Lues Dinilai Asal Jadi
Pembangunan Tebing Kutacane - Gayo Lues Dinilai Asal Jadi.(Foto: Hidayat)

Aceh Tenggara, Acehbisnis.com - Proyek penanganan longsor pada tebing ruas jalan Nasional, Batas Gayo Lues - Kutacane Aceh Tenggara atau tepatnya Desa Simpur Jaya Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara dinilai pembagunannya dilakukan asal jadi, dikarenakan lemahnya pengawasan dari pihak terkait.

Padahal, pembagunan proyek tersebut menelan anggaran cukup besar yakni mencapai Rp 3 milyar lebih, dan anggaran yang bersumber dari dana APBN murni Tahun 2020.

Selain itu, dalam pengerjaan proyek tersebut mengakibatkan Sungai Lawe Alas tercemar dikarenakan material bebatuan dan tanah dibuang langsung oleh para pekerja proyek itu ke dalam Sungai tersebut. Sehingga air sungai berubah warna kuning.

Bedasarkan hasil investigas dilapangan, Proyek itu dikerjakan oleh pihak rekanan CV. Kayama tanpa ada pengawasan di lokasi. Bahkan, tidak ada para petugas trafic pengamanan dari pihak terkait yaitu Cv Kayama, dan juga tidak ada rambu rambu jalan dilokasi peroyek tersebut.

Padahal, pembagunan proyek tersebut dilakukan di ruas jalan Nasional, dan hanya terlihat garis polisline saja, dan itu satu satunya jalan penghubung Kutacane Aceh Tenggara dengan Kabupaten Gayo Lues.

Terkait hal itu, Ketua LSM Gerakan Anti Korupsi Alas Generasi (GAKAG) Aceh Tenggara, Arafik Beruh, S.Hi, kepada wartawan Aceh Bisnis di Kutacane mengatakan, proyek pembangunan tebing lonsor yang bernilai Rp.3.098.641.000 itu, tidak mencatutkan pihak Konsultan Supervisi sebagai Pengawasan di papan plang proyek.

"Sedangkan Konsultan Supervisi adalah, sebagai salah satu perangkat wajib dalam sebuah proyek pembangunan dari sumber dana Pemerintah dan sebagai salah satu syarat untuk merealisasikan atau pembanyaran sesuai progres fisik pekerjaan di lapangan dari hasil kerja rekanan pelaksana, Pengawasan dan sumber Informasi yang dibutuhkan oleh publik,"kata Arafik.

Oleh karena itu, Ia menduga bahwa proyek ini ada dugaan permainan dari kalangan pihak rekanan di tingkat Provinsi Aceh. Bagaimana tidak, sambung Arafik, bahwa semestinya setiap pekerjaan Proyek mempunyai Pengawasan yang relatif untuk mengetahui kondisi dan imformasi tentangö pekerjaan dan ditempatkan pada lokasi pekerjaan.

"Namun, pekerjaan proyek tersebut, diduga malah lepas dari Pengawasan dan bekerja semena-mena saja, tanpa memperdulikan dampak lingkungan,"ungkap dia.

Pada sisi lain, kata dia, Pekerjaan proyek ini juga telah mencemari Sungai lawe Alas yang terletak di bahagian hulu sehingga mengakibatkan keruhnya Sungai ini yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai salah satu sumber kehidupan masyarakat Bumi Sepakat Segeneb yang membujur dari Arah Utara ke Selatan.

"Untuk itu, Kita meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk turut andil dalam Pengawasan proyek tersebut, sebab pekerjaan proyek itu sangat berdampak terhadap lingkungan sekitar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang disebut-sebut sebagai paru-paru dunia,"ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Arafik juga minta kepada Kapolda Aceh untuk dapat menghentikan kegiatan ini karena telah melakukan pencemaran lingkungan khususnya Sungai Kali Alas dan adanya dungaan permainan dalam proyek ini.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Komitme (PPK), T. Padrial Mahput saat di komfirmasi lewat Hanphonenya tidak aktif sampai. Hingga berita berita ini diturunkan belum mendapatkan konfirmasi terkait proyek tersebut.()