PDA: Pemerintah Pusat Jangan Alergi dengan Pilkada Aceh 2022.

PDA: Pemerintah Pusat Jangan Alergi dengan Pilkada Aceh 2022.
Foto: Tgk Muhibbussabri A. Wahab.(Ist)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dan mayoritas fraksi-fraksi partai pendukung di DPR RI menolak gelaran Pilkada 2022 dan 2023 dan menegaskan Pilkada selanjutnya akan digelar serentak pada tahun 2024.

Pelaksanaan Pilkada 2024 sebagaimana kehendak Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kontras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang menegaskan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali.

Merespon polemik tersebut, Ketua Umum Partai Daerah Aceh (PDA) Tgk Muhibbussabri A. Wahab meminta Pemerintah Pusat tidak alergi dengan pelaksanaan Pilkada di Aceh pada tahun 2022.

Pasalnya, kata Abi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah di Aceh dilakukan secara langsung setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis.

"Kita ini hidup harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Orang Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Hidup bernegara harus sesuai dengan hukum negara, di Aceh ya harus sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh," tegas Ketua Umum Partai PDA itu.

"Apakah dengan digelarnya Pilkada Aceh 2022 Pusat terganggu? Kalau Pusat tidak merasa terganggu dan UUPA menyebutkan seperti itu, ya kenapa Pusat harus alergi dengan Pilkada Aceh 2022," kata Abi Muhib.

Ia juga meminta semua elemen di Aceh baik Pemerintah Aceh, DPRA, KIP Aceh, dan semua stakeholders terkait lainnya agar menyamakan persepsi lebih dulu perihal pelaksanaan Pilkada Aceh, sebelum melangkah lebih jauh, termasuk untuk meyakinkan Pemerintah Pusat terkait kesiapan melaksanakan Pilkada tahun 2022.

Menurut dia, yang terpenting disamakan dulu pemahaman terkait Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 65 ayat (1) tentang Pemilihan Kepala Daerah di Aceh. Kalau UUPA memerintahkan Pilkada 5 tahun sekali, maka menurut saya Pemerintah Aceh dan DPRA harus keukeuh berpegang teguh pada maksud tersebut..

"Kemudian kita juga harus melihat untung ruginya. Kalau Pilkada digelar tahun 2022 apa untungnya dan apa ruginya bagi Aceh, begitu juga sebaliknya. Kalau misalkan Pilkada 2022 lebih menguntungkan kita, maka Pilkada harus digelar tahun 2022. Tentu Pemerintah Aceh dan DPRA harus punya tim untuk meyakinkan Pemerintah Pusat,"pungkasnya.()