Pasar Meulaboh Sepi Pembeli, Pemda Diminta Biaya Restribusi Digratiskan

Pasar Meulaboh Sepi Pembeli, Pemda Diminta Biaya Restribusi Digratiskan
Wakil Ketua Komisi II, Said Riski Saifan

Meulaboh, Acehbisnis.com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat meminta pemerintah daerah setempat untuk tidak lagi mengutip biaya restribusi pasar dari para pedagang disana.

Dikarenakan untuk saat ini pembeli di Pasar Bina Usaha (PBU) Meulaboh sepi, paska merebaknya virus corona (Covid 19) di Indonesia serta himbauan untuk tidak berada di tempat keramaian.

Pasar menjadi salah satu lokasi pusat keramaian, disana terdapat aktvitas jual beli serta interaksi antar individu yang cukup ramai. Sehingga paska dikeluarkan himbauan tersebut, masyarakat di daerah Meulaboh sudah mulai membatasi diri keluar rumah.

Sepinya pembeli serta naiknya harga barang dalam beberapa pekan terakhir dipengaruhi oleh pendemi global Covid 19 yang sudah masuk ke wilayah Indonesia, bahkan sekolah ikut diliburkan dalam kurun waktu 2 minggu ke depan sebagi upaya pencegahan, khususnya di Aceh.

“Setelah kita lihat dampak dari virus corona, mau tidak mau mempengaruhi kegiatan ekonomi, disini saya melihat, kondisi saat ini banyak pedagang kecil yang kondisinya lagi sulit, pembeli berkurang karena isu virus corona, orang takut keluar rumah, sehingga berdampak pada dagangannya,” kata Wakil Ketua Komisi II, Said Riski Saifan, Rabu (19/3/2020).

Komisi II membidangi urusan Ekonomi, Keuangan dan Koperasi, Said meminta pemerintah tidak hanya mengeluarkan himbauan semata, dengan mengesampingkan hal-hal kecil yang berdampak karena keputusan tersebut.

Karena minimnya pembeli di pasar saat ini, menggratiskan biaya restribusi pasar bagi para pedagang kecil sementara waktu menjadi keputusan yang baik. Pedagang yang dagangannya memang sama sekali tidak laku tidak perlu mengeluarkan biaya lain. Belum tentu pedagang itu memiliki simpanan yang cukup unuk bertahan hidup.

“Harus memberi solusi yang dapat meringankan beban pedagang, yakni restibusi pasar digratiskan dulu, sehingga para pedagang kalau memang dagangan tidak laku, dapat meringankan beban mereka. Itukan sangat mungkin kita rekomendaso kepada Pemda Aceh Barat, agar restribusi itu ditarik dulu sementara waktu, jangan berexpentasi berlebihan, kalau bisa hal-hal yang kecil seperti ini segera diambil sikap dan ditanggulangi,” ujar Said.

Menyangkut retribusi pasar, pemerintah mengaturnya dalam peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan tarif restribusi pelayanan persampahan dan tarif restribusi pelayanan pasar pada bangunan baru pasar bina usaha meulaboh dan tarif retribusi pasar grosir dan pertokoan pada mall meulaboh.

Setiap harinya, pedagang yang berjualan di PBU Meulaboh wajib membayar biaya retribusi, baik lapak sayur, lapak daging, lapak bumbu, lapak kelapa, lapak ikan maupun lapak ayam, berkisar dari Rp 4 ribu sampai Rp 24 ribu perharinya.

Menurut Said, sewajarnya sudah pemerintah bisa mengambil keputusan mengratiskan retribusi karena minimnya pembeli di pasar, tidak selamanya, permintaanya tersebut hanya sampai wabah Covid 19 bisa diatasi.