Ombudsman Gelar Rapat IPAL, Ini Hasilnya..

Ombudsman Gelar Rapat IPAL, Ini Hasilnya..
Foto: Istimewa

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Ombudsman RI Perwakilan Aceh melaksanakan rapat tentang Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Banda Aceh yang sudah tertunda sekitar tiga tahun lamanya. Rapat yang dilaksanakan di Kantor Ombudsman RI Aceh setempat pada Senin (19/4/2021), di pimpin langsung oleh Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husin.

Peserta rapat yang hadir berasal dari berbagai kalangan pro dan kontra terhadap IPAL tersebut. Hadir dalam rapat tersebut diantara Asisten II Pemko Banda Aceh, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Ketua MPU Banda Aceh, BPN Kota Banda Aceh LSM Mapesa, LSM Darud Dunia, dan para aktifis lainnya.

Dalam kegiatan itu, Asisten II Pemko Banda Aceh Syamsuar menyatakan, pembangunan IPAL sangat bermanfaat bagi publik, namun karena terjadi protes dari beberapa kalangan, sehingga dihentikan sementara.

"Pembangunan IPAL tersebut sudah mencapai sekitar 80 persen, namun karena ada pro dan kontra terkait temuan makam kuno di lokasi tersebut, jadi kita hentikan sementara,"ungkap Syamsuar dalam kata sambutan Wali Kota Banda Aceh.

Syamsuar berharap dengan adanya rapat di Ombudsman akan ada hasil yang terbaik masalah IPAL tersebut.

"Untuk kasus IPAL saat ini, kami memandang perlu dilakukannya analisis heritage impact assesment (analisis dampak terhadap warisan budaya). Sehingga apapun hasilnya nanti harus kita terima bersama. Apakah dilanjutkan atau dihentikan,"kata Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Aceh, Nurmantias.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Arif Khalifah menyebutkan, saat ini pembangunan IPAL tetap harus lanjut, tapi bersyarat. 

Apalagi, kata dia, pihak LSM Mapesa dan LSM Darud Dunia yang selama ini getol melakukan penolakan terhadap IPAL di lokasi tersebut juga meminta dilakukannya heritage impact assesment.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyampaikan beberapa kesimpulan kepada peserta. Pertama, perlu segera dilakukannya heritage impact assesment di lokasi pembangunan IPAL tersebut, kedua, perlu adanya edukasi dan sosialisasi terkait IPAL kepada masyarakat, ketiga, perlu adanya tim terpadu, dan terakhir, perlu adanya manajemen media oleh Pemko terkait IPAL tersebut.

"Kami berharap, hasil dari kesimpulan rapat ini segera ditindaklanjuti oleh Pemko. Nanti Ombudsman akan merumuskan ini ke dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) yang merupakan hasil dari beebagai kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman,"pungkasnya.()

Iklan Kelender event 2021 Disbudpar aceh