OJK Aceh: Jangan Benturkan Isu Qanun LKS dengan Pelayanan ATM

OJK Aceh: Jangan Benturkan Isu Qanun LKS dengan Pelayanan ATM
Kepala OJK Aceh, Yusri, Kepala BI Aceh, Achris Sarwani, dan Kepala Kantor Regional BSI Aceh, Nana Hendriana, saat gelar konperensi pers terkait dengan layanan ATM jelang lebaran idul fitri.

Banda Aceh, Aceh Bisnis – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, Yusri meminta semua pihak untuk tidak membenturkan isu Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan situasi pelayanan ATM Bank Syariah Indonesia (BSI) yang saat ini secara teknis memang tengah ada kendala.

Menurut dia, proses migrasi sejumlah bank konvensional di Aceh, menjadi bank syariah, dan kemudian di merjer lagi menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), memang membutuhkan proses untuk bisa settlement. 

Untuk itu, kata dia, pihaknya meminta dan memastikan kepada BSI di Provinsi itu, untuk benar-benar bekerja optimal agar pelayanan ATM di Aceh ini dapat segera pulih.

Ia juga menegaskan, membenturkan isu Qanun LKS dengan pelayanan ATM saat ini tidak tepat. Sebab, aturan mengenai lembaga keuangan syariah di Aceh ini sudah di bahas sejak tahun 2015 oleh pihak terkait, dan telah di sahkan pada 2018, dan berlaku efektif pada 2021. “Artinya isu dan perjalanan Qanun LKS Aceh Sudah enam tahun,” terang  dia, dalam keterangan persnya di Kantor OJK, Senin (10/5/2021).

Sementara itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) sendiri, baru di wacanakan pada 2019 oleh Presiden Joko Widodo, dan sama sekali tidak ada hubungan antara proses Kendala teknis pelayanan ATM perbankan tersebut dengan Qanun LKS di Aceh.

"Masyarakat juga harus memahami bahwa, di Aceh terjadi dua kali perpindahan portofolio perbankan, dan juga migrasi sistemnya, yakni sejak berlakunya Qanun LKS, bank-bank konvensional, seperti BRI dan BNI dan Mandiri, telah melakukan transfer aset ke BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah,"ujar dia.

Apalagi, tambah dia, kebijakan pemerintah pusat yang menggabungkan bank-bank BUMS Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) juga telah menyebabkan bergabungnya seluruh sistem, aset, portofolio BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah di Aceh ke bank hasil merjer, yakni BSI.

“Jadi di Aceh itu menggabungkan 6 bank, dan kesemua itu membutuhkan proses dan partisipasi aktif masyarakat,” jelas Yusri.

Yusri juga mengharapkan masyarakat Aceh untuk senantiasa mendukung keberadaan Qanun LKS, sebab, hal tersebut sudah menjadi keputusan saat ini, dan tentunya diharapkan aturan tersebut dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat di provinsi berjuluk serambi mekkah ini.

Kepala Kantor Regional (Kanreg) Bank Syariah Indonesia (BSI) Aceh, Nana Hendriana, meminta maaf kepada masyarakat di daerah ini, atas kendala teknis pelayanan ATM yang kurang memuaskan saat ini.

Nana memastikan, saat ini, pihaknya terus bekerja selama 24 jam untuk memasatikan pelayana ATM dan pulih dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat Aceh. Karna itu, tambahnya, pihaknya telah menurunkan sebanyak 31 tim IT dari kantor pusat, guna bekerja siang dan malam di provinsi ini untuk melakukan migrasi sistem.

Saat ini, katanya, terdapat 450 unit ATM yang mengalami kendala, sebab sistem softwarenya belum migrasi ke sistem Bank Syariah Indonesia. Namun, katanya lagi, sejak turunya Tim IT dan hingga jelang lebaran nanti, pihaknya memastikan 100 unit diantaranya akan rampung dan telah beroperasi normal. Dan sementara sisanya akan tuntas pada awal Juni 2021 mendatang.

Karna itu, dirinya meminta dukungan penuh dari masyarakat Aceh, agar proses migarasi yang tengah di pacu pihaknya dapat segara tuntas. “Kami ingin selalu memberikan pelayanan optimal kepada rakyat di provinsi ini,”pungkasnya.()