Masih Pandemi, Pilkades di Abdya Terancam Ditunda

Masih Pandemi, Pilkades di Abdya Terancam Ditunda
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kantor Bupati Aceh Barat Daya. Foto AcehBisnis/Yusnizar

Blangpidie, Aceh Bisnis - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) atau istilah lainnya Pemilihan Keuchik secara langsung di sembilan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terancam ditunda karena Pandemi Covid-19 yang masih terjadi serta keterbatasan dana.

Seperti diketahui bahwa, ratusan Keuchik di Kabupaten itu akan mengakhiri masa tugas hingga akhir April 2021 mendatang.

"Segala kesiapan mengenai pelaksanaan Pilkades harus secara matang dipersiapkan terutama mengenai ketersediaan anggaran termasuk mengingat kondisi pandemi,"ucap Bupati Abdya, Akmal Ibrahim dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilkades Serentak di Kantor Bupati setempat, Selasa (2/2/2021).

Menurut Bupati, Pemkab juga harus mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pelaksanaan Pilkades tersebut di sembilan kecamatan di daerah itu.

Bupati Abdya Akmal Ibrahim juga menjelaskan bahwa lanjut atau tidaknya pelaksanaan Pilkades ini tergantung kesiapan bersama. Ditengah kondisi Pandemi Covid-19 ini, tentunya harus menerapkan Prokes secara penuh. Jika hal itu tidak dilakukan, maka sanksi yang akan didapatkan sangat berat termasuk pemotongan dana alokasi umum (DAU).

Maka dari itu, dia mengajak seluruh pihak yang terlibat agar menyamakan persepsi, apakah Pilkades ini lanjut atau ditunda dulu. Tentunya semua akan terlibat, jika izin tersebut telah ada tim verifikasi kelayakan dari Mendagri atau Provinsi Aceh pasti akan turun untuk meninjau secara langsung terkait kesiapan Abdya.

Intinya kata Bupati, perlu kajian yang sangat matang untuk dilaksanakan Pilkades ini. Jika ditunda, desa yang sudah berakhir masa jabatan kepala desanya akan diganti dengan penjabat (Pj) Kepala Desa melalui mekanisme usulan Tuha Peut (Dewan Desa) atau ditentukan secara langsung oleh Bupati.

Melaksanakan Pilkades dalam kondisi pandemi Covid-19, sangat banyak membutuhkan anggaran. Bupati Akmal memprediksi anggaran yang dibutuhkan berkisar antara Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta perdesa. Lain halnya kalau tidak dalam kondisi Covid, pasti anggarannya akan sedikit. Sebab Pilkades kali ini tetap harus mengacu pada Prokes dan itu butuh sarana yang banyak.

Sementara mengenai ketersediaan anggaran, para Camat di sembilan kecamatan yang berhadir dalam rapat koordinasi mengenai Pilkades tersebut melaporkan bahwa masing-masing desa sudah menganggarkan dana untuk Pilkades sebesar Rp10 juta pada tahun 2020 lalu.

"Jadi dengan anggaran yang sangat minim tersebut tentunya Pilkades ini harus ditunda dulu. Besar harapan Pilkades ini bisa ditunda hingga 2022 mendatang, mengingat keterbatasan anggaran, serta masih dalam kondisi pandemi,” kata Hamdani, Camat Kecamatan Manggeng.()