Lantik Ketua Baitul Mal Agara, Bupati Diduga Telah Langgar Qanun Aceh

Lantik Ketua Baitul Mal Agara, Bupati Diduga Telah Langgar Qanun Aceh
Marwan Husni, Wakil Ketua  Komisi D DPRK Agara.(dok Hidayat)

Aceh Tenggara, Acehbisnis.com - Bupati Aceh Tenggara, Raidin Pinim dinilai telah melanggar Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018, tentang pengangkatan Ketua Baitul Mal Aceh Tenggara.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi D DPRK Agara, H Marwan Husni kepada awak media di Gedung DPRK setemat, Kamis (19/3/2020), terkait Pelantikan Ketua dan Anggota Baitul Mall Aceh Tenggara pada beberapa waktu lalu.

"Kami menduga pelantikan ketua dan anggota Baitul Mal oleh Bupati Agara tidak sesuai mekanisme dan aturan yang telah di atur dalam Qanun Aceh No 10 tahun 2018"kata dia.

Seharusnya, kata Marwan, Bupati hendaknya memperhatikan tataran hukum dan mekanisme serta regulasi yang ada dalam mengambil keputusan dan menjalankan kebijakan daerah ini.

"Pengangkatan ketua dan anggota Baitul Mal Agara, Bupati Raidin Pinim terkesan mengambil jalan pintas dan tidak menghargai Dewan sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah,"ungkap Marwan yang membidangi bidang pendidikan, kesehatan dan baitul mal serta MAA dan bidang sosial masyarakat.

Dia juga menjelaskan, sebagaimana yang di atur dalam Qanun Aceh ini mengamanatkan pengangkatan Ketua dan Anggota Baitul Mall melalui beberapa tahap yaitu pembentukan tim ad hoc atau Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring anggota setelah itu hasil seleksi delapan orang di sampaikan Bupati kepada Dewan untuk di lakukan uji kelayakan dan kepatutan di DPRK, selanjutnya Dewan mengajukan lima orang hasil seleksi DPRK kepada Bupati untuk di keluarkan Surat Pengangkatan (SK) kan, sedangkan Ketua dipilih dari salah satu anggota oleh anggota yang telah ditetapkan.

"Seharusnya mekanisme dan aturan tersebut harus dilaksanakan sebelum dilakukan pelantikan, tapi Bupati Agara langsung melantik ketua dan anggota Baitul Mal tanpa proses apapun dan diluar pengetahuan DPRK setempat".

"Kami sebagai Dewan tiba tiba memgetahui adanya Pelantikan Ketua dan Anggota Baitul Mall. Oleh karena itu kami menilai bahwa pengangkatan Ketua dan Anggota Baitul Mal selama ini adalah illegal dan cacat hukum,"ungkap dia.

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRK dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini minta kepada Bupati untuk mencabut dan membatalkan SK pengangkatan Baitul Mall Aceh Tenggara yang sudah dilantik tersebut. Karena mengingatkan sebuah produk yang illegal memiliki konsekwensi hukum.

Selain itu, Wakil Ketua Komisi D ini juga meminta kepada Bupati Aceh Tenggara Raidin Pinim segera membentuk Pansel seleksi perekrutan menjadi Anggota Baitul Mall Daerah Bumi Sepakat Segeneb sebagai mana yang di atur dan mekanisme dalam Qanun Aceh no 10 tahun 2018 tersebut.

Sementara itu, Kabag Organisasi Tata Laksana (Ortala) Setdakab Aceh Tenggara, Saiful Rahman mengatakan, pengangkatan Saidul Akram sebagai Ketua Baitul Mall Aceh Tenggara dikarenakan ketua yang lama Hamdanii Al Alasyi sudah mengundurkan diri dari jabatannya.

"Pengangkatan Akram sebagai ketua hanya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara saja sampai terlaksananya seleksi nantinya,"ungkap Saiful ketika dikomfirmasi di ruang kerja Asisten III Sudirman, Kamis (19/3/2020),

Terkait proses sesuai Qanun, kata dia, pihaknya akan segera melakukan perekrutan sesuai Qanun karena dulu waktu pengangkatannya belum lahir Qanunnya. "Oeh karena itu, dalam hal ini secepatnya kita persiapkan pembentukan Panitia seleksi".()

Sumber:Hidayat
HUT ACEH BISNIS BANK ACEH