Lahannya Dirampas untuk Tambang Batu Gajah, Mantan Anggota DPRK Aceh Jaya Lapor ke YARA

Lahannya Dirampas untuk Tambang Batu Gajah, Mantan Anggota DPRK Aceh Jaya Lapor ke YARA
Foto Ist

Meulaboh, Acehbisnis.com - Terkait dengan aktivitas tambang batu gajah yang dilakukan di atas lahan miliknya. Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya periode 2004-2009, Muhammad Yahya Abdul Wahab membuat pengaduan ke Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Barat, Selasa (23/06/2020).

Pengaduan kepada YARA Aceh Barat dilakukanya lantaran ia menduga terjadi perampasan lahan miliknya untuk aktivitas pengambilan batu gajah tersebut.

Ketua YARA Kabupaten Aceh Barat, Hamdani, mengatakan bahwa benar
Saudara Muhammad Yahya Abdul Wahap telah membuat pengaduan atas dugaan perampasan lahan untuk aktivitas penambangan batu gajah dilahan miliknya.

"Iya benar pengaduan itu sudah kita terima, saat ini sedang kita pelajari lebih lanjut laporan itu. Dan jika dari beberapa dokumen yang ditunjukkan kepada kita seperti surat-surat kepemilikan lahan, maka kuat jika lahan itu memang milik bapak Yahya," ujar Hamdani.

Ia mengatakan, jika benar nantinya terjadi perampasan lahan maka jelas hal itu adanya tindak pidana yang dilakukan atas kasus itu, dan dirinya berencana melaporkan pelaku dugaan perampasan tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.

"Dugaan perampasan lahan diduga oleh warga Desa Teumareum, Kecamatan Indra Jaya, Kecamatan Lamno, Kabupaten Aceh Jaya, berinisial HA," jelasnya.

Dikatakanya, lokasi lahan milik mantan anggota DPRK Periode 2004-2009 itu berada di Dusun Kulam Itek, Gunong Leubok, Desa Keude Unga, Kecamatan Idra Jaya dengan luas libih kurang dua hektar.

"Dari keterangan pengadu kepada kita, akibat dilakukan aktivitas itu saat ini pengadu mengalami kerugian berupa tanah beliau dikeruk, lalu tanaman di lahan itu rusak akibat pengambilan batu gajah," kata Hamdani.

Hamdani mengatakan, atas dugaan ini dirinya bersama pengadu berencana melaporkan kasus tersebut kepada Kepolisian Daerah (Polda) Aceh.

Ia juga meminta kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh melakukan peninjauan kembali atas pemberian izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi komuditas batuan (batu gunung) kepada saudara HA.

WTP Pemkab Pidie