Pemerintah Aceh Diminta Berikan Kepastian Hukum Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pemerintah Aceh Diminta Berikan Kepastian Hukum Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi
Mansur S (Ketua IV - Bidang Kelembagaan dan Hukum BPP-AKA)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Pemerintah pusat dan Pemprov diminta memberikan kepastian hukum terhadap badan usaha jasa konstruksi yang nyata dan profesional dalam ikut serta mewujudkan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan nasional, khususnya di Provinsi Aceh.

Permintaan tersebut disapaikan Mansur S, Ketua IV Bidang Kelembagaan dan Hukum Badan Pimpinan Pusat Asosiasi Kontraktor Aceh (BPP-AKA) di Banda Aceh, Rabu (31/03/2021).

Menurut dia, pemanfaatan potensi pelaku usaha jasa konstruksi oleh pemerintah Aceh masih belum memadai. "Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha di Provinsi itu terpaksa gulung tikar setiap tahunnya".

"Ditambah lagi, dengan proses tender pekerjaan jasa kontruksi yang belum terwujud secara kompetitif melalui proses yang transparan, adil, efisien dan efektif,"ungkap Mansus.  

Apalagi, tambah dia, selama ini peningkatan kemampuan (capacity building) kontraktor, dan implementasi kebijakan yang berpihak pada badan usaha jasa konstruksi adalah salah satu barometer dalam peningkatan daya saing profesionalitas yang selama ini belum terwujud maksimal di kalangan pelaku kontruksi swasta.

Seharusnya, kata dia, pemerintah harus mewujudkan pemenuhan azas nyata terhadap pelaku usaha jasa kontruksi lokal dengan melibatkan usaha jasa konstruksi swasta di daerah yang akan menciptakan lapangan kerja sampai kepelosok, dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

"Selain itu, melakukan pembinaan kepada pelaku usaha jasa konstruksi swasta daerah agar mampu bersaing pada pangsa pasar regional, pasar domestik, dan pasar luar negeri,"paparnya.

Permasalahan saat ini, jelas Mansur, manajemen atau tata kelola sebuah perusahaan kontruksi dengan kepastian pekerjaan di lingkungan pemerintah belum memenuhi asas keadilan dan asas profesionalitas di Provinsi Aceh sebagaimana Jaminan Ketertiban dan Kepastian Hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Jasa Konstruksi.

"Proses pemilihan penyedia kontruksi yang diselenggarakan oleh pemerintah khususnya pemerintahan Aceh masih jauh dari harapan ketertiban dan kepastian hukum yang berdasarkan asas kebenaran, keadilan dan profesionalitas usaha jasa konstruksi". 

"Untuk itu, Pemerintah harus dapat memberikan kepastian hukum terhadap badan usaha basa konstruksi yang nyata dan professional dalam ikut serta mewujudkan keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan Aceh,"pungkasnya.

Dalam ketentuan undang undang nomor 02 tahun 2017 pasal 4 poin B ditegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat “Terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa,  jo poin C“ terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Terbitnya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ( Halaman 332 ) yang menegaskan bahwa Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017  tentang Jasa Konstruksi  diubah diantaranya yakni:

1. Pasal 10  yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan kewenangan serta Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah“.

2. Pasal 20 ayat (4) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah“.

3. Pasal 26 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah“.

4. Pasal 30 ayat (2) yang berbunyi  Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah“.

Kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021  tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut meliputi pengaturan perizinan melalui layanan sistem OSS, norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan, tata cara Pengawasan Perizinan, evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan, pendanaan Perizinan, penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan, serta Sanksi.

Namun Ketentuan Sanksi Administratif yang dikenakan kepada Pelaku Usaha Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari 23 Pasal (dari Pasal 415 s/d Pasal 438 ). Ketentuan peraturan pemerintah tersebut menerapkan sanksi kepada pelaku usaha , pengenaan sanksi berupa setor denda sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) sampai dengan Rp.1.000.000 ( satu juta rupiah) perhari jika pelaku usaha jasa konstruksi terlambat , diantaranya:

1. Terlambat melakukan pelaporan penggantian tenaga kerja konstruksi.

2. Terlambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi.

3. Terlambat melakukan perpanjangan SBU konstruksi.

4. Sanksi Denda lainnya.

 Sanksi tidak sebatas  setoran denda administrasi, namun dalam waktu yang telah di tentukan pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban sanksi lebih dahsyat lagi akan dikenakan berupa daftar hitam terhadap perusahaan, dan yang lebih spektakuler lagi tidak hanya pelaku usaha yang masuk kedalam daftar hitam namun PJBU (Penanggung Jawab Badan Usaha) dan PJTBU (Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha) juga diikutsertakan ke dalam daftar hitam.  

Pelaku usaha yang mendapat sanksi diatas tersebut dapat melakukan permohonan Kembali paling cepat 3 ( tiga ) tiga tahun setelah perizinan berusahanya dinyatakan di cabut.  Ketentuan tersebut tertuang secara jelas di pasal 428 ayat (1) dan ayat (2)  Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021  tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Sehubungan dengan dikeluarkan peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut . Apakah pelaku usaha jasa kontruksi  khususnya Provinsi  Aceh telah siap dalam menjalan ketentuan tersebut?.