Blak-blakan Andi Mallarangeng

KLB Partai Demokrat, Ambisi Moeldoko dan Amandemen Konstitusi

KLB Partai Demokrat, Ambisi Moeldoko dan Amandemen Konstitusi
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. KLB telah menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. ANTARA/Endi Ahmad

Jakarta, Aceh Bisnis - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng menilai perebutan paksa Partai Demokrat oleh Moeldoko antara lain terkait ambisi pribadinya. Kepala Kantor Staf Presiden itu ingin punya kendaraan politik untuk mengusung dirinya menjadi calon presiden pada 2024.

Hal ini terungkap dari cerita sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat yang dibujuk untuk mendukung Kongres Luar Biasa (KLB). Indikasi lain dapat disimak dari tulisan mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin di sebuah harian Kompas, Senin (8/3/2021).

"Kalau soal ambisi Morldoko nyapres sudah dikatakan oleh kader yang sempat diajak dukung KLB. Bahkan kalau melihat dari tulisan Pak Hamid Awaluddin, Moeldoko juga pernah menemui Pak JK (Jusuf Kalla) untuk didukung menjadi Ketua Umum Partai Golkar," papar Andi kepada tim Blak-blakan detikcom, Selasa (9/3/2021).

Tapi JK tegas menolak karena AD/ART Golkar untuk menjadi calon ketua umum minimal harus jadi pengurus selama 5 tahun. Sebagai orang luar, Moeldoko tak memenuhi syarat itu. Apalagi mantan Panglima TNI itu diketahui adalah pengurus Partai Hanura.

Selain ambisi pribadi, sebagai analisis politik Andi Mallarangeng mengungkapkan kemungkinan lain di balik perebutan paksa Demokrat. Salah satunya menjadikan Demokrat sebagai pendukung pemerintah. Target utamanya menguasai 2/3 suara parlemen untuk melakukan amandeman konstitusi (UUD 1945).

"Artinya dibutuhkan suara mutlak di parlemen yang bukan hanya 50 persen plus satu untuk melakukan perubahan konstitusi. Saya bertanya-tanya apakah ada hubungannya dengan ini (amandeman UUD 1945)," begitu dugaan doktor ilmu politik dari Northern Illinois University itu.

Beberapa isu terkait rencana amandeman, dia melanjutkan, sempat berlseliweran di media social. Hal yang ingin diubah antara lain, soal masa jabatan presiden tiga periode, pemilihan presiden tidak langsung alias kembali lewat MPR, soal Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahkan ada yang ingin mengembalikan UUD 1945 yang asli.

Terlepas dari itu, Andi Mallarangeng menilai gerakan-gerakan Moeldoko ini akan berpengaruh kepada citra politik Presiden Joko Widodo. Andai saat ini dibuat polling, kata dia, publik pasti akan mengaitkan hal itu dengan Jokowi. "Jadi harus segera diambil solusi, soal bagaimananya ya itu terserah Pak Jokowi," ujarnya.

Selengkapknya, saksikan Blak-blakan Andi Mallarangeng, "Kudeta Demokrat dan Blunder Moeldoko" di detik.com, Rabu (10/3/2021).

Sumber:detik.com