Kemiskinan Akan Terasi, Jika Ganja Dilegalkan

Kemiskinan Akan Terasi, Jika Ganja Dilegalkan
Tanaman Ganja.(Acehbisnis.com)

Banda Aceh - Industri tanaman ganja di Provinsi Aceh dinilai mampu menuntaskan angka kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomia masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Prof. Dr. Musri Musman, M. Sc, Peneliti Ganja dalam Diskusi Publik yang dilaksanakan di Kamp Biawak di Limpok Darussalam, Kota Banda Aceh, Jum'at (31/01/2020).

Kegiatan yang mengambil tema "Potensi Industri Ganja Aceh Sebagai Strategi Potensi Pengentasan Kemiskinan" itu, diisi sejumlah materi diantaranya Prof. Dr. Musri Musman, M. Sc, Peneliti Ganja, Dhira Narayana, Lingkar Ganja Nusantara, Tgk Jamaica, Pemerhati Ganja.

Prof Musri Musman menyebutkan, tanaman ganja Aceh ini dapat dimanfaatkan dan dikelola secara baik akan dapat memberikan dampak positif dari berbagai sisi, baik dari segi ekonomi, kesehatan, bahkan mampu mengatasi kemiskinan.

"Karena dalam perspektif ini, hitung-hitungan saya lebih banyak maslahatnya dari pada mudarat,"ungkap Musri Musman dalam diskusi publik di Ibu Kota Provinsi itu.

Dalam kontek ini, kata dia, hanya satu THC itu yang menjadi mudharatnya, ada 1262 senyawa, hanya satu yang menyebabkan itu dilarang ya itu kandungan THC.

Menurut dia, dalam tanaman ganja, ada sekitar 1.262 zat senyawa. Tapi satu diantaranya mengandung Tetrahidrokanibinol (THC), yang mengakibatkan mariyuana itu dilarang di Indonesia.

"Sementara sisanya bila diolah bisa dijadikan berbagai keperluan, mulai dari untuk kesehatan, makanan, furniture, kosmetik, kertas dan banyak lagi yang bisa dipergunakan tanaman tersebut,"ungkap dia.

Dalam penelitiannya, kandungan THC tersebut bisa saja dihilangkan dalam tanaman ganja, tanpa menggeser zat senyawa yang ada di ganja tersebut. Sehingga, adanya kandungan THC itu, membuat 1.261 zat senyawa yang ada di dalam ganja itu tidak berguna.

"Bayangkan yang lain-lainnya seolah-olah tidak berguna, padahal kalau kita bisa mengeser salah satu itu (kandungan THC). Salah satu itu bisa kita geser, sehingga yang lainnya tidak masalah dengan peraturan undang-undang nomor 35 tahun 2019 itu,"jelasnya.

Apalagi, jelas Musri, kebutuhan minyak ganja untuk medis dalam skala global saat ini cukup besar. Sebab, minyak ganja yang dihasilkan itu tidak dapat dihasilkan dari wilayah lain, karena kandungan di dalamnya.

"Kandungan CBDnya itu, Ganja kita memiliki komparatif yang tidak bisa dipenuhi oleh Negara lain,"ungkap Musri, yang juga sebagai akademisi di Universitas Syiah Kuala tersebut.

Ia menjelaskan, untuk di Aceh kandungan THC dalam ganjanya cukup banyak, yakni hampir 30 persen. Tapi, itu tergantung masa panen dan tanam. Bahkan, bisa lebih rendah.

"Yang masalah cuma THC itu saja. Cannabis THC di Aceh bervariasi dari spesies ganja lain, yang paling banyak di kita jenis sativa lebih banyak, ada sekitar 30 persen tapi itu tergantung masa panen,"tambahnya.

Untuk itu, bila penduduk memiliki kesempatan untuk menanam tanaman ganja beberapa hektare, maka saya nyakin penduduk aceh tidak perlu lagi disubsidi oleh Negara, karena mereka sudah mampu membiayai kehidupan diri mereka.

"Jika tanaman ganja dilegalkan, maka ekonomi warga aceh akan lebih meningkat, serta mampu menyumbang ke daerah lainnya. Namun, hal itu harus ada regulasi yang mengatur tentang tanaman ganja tersebut.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memberikan kesempatan selama 5 tahun saja kepada warga aceh untuk menanam ganja, baik di lahan maupun dipekarangan rumah mereka. "Jika dalam lima tahun kita gagal, maka kita yang tidak mampu menanggani potensi yang ada di Provinsi ini".

Sementara itu, Dhira Narayana, Lingkar Ganja Nusantara menyakini tanaman ganja aceh bisa menjadi solusi dalam memberantas angka kemiskinan di Provinsi Aceh.

"Jika tanaman ganja di aceh dilegalkan, maka bisa menjadi alat untuk memberantas kemiskinan di Provinsi itu, tapi, masyarakat dan petani harus dilibatkan langsung dalam proses industri ganja tersebut,"kata Dhira.

"Jika ganja aceh dilegalkan, dan bisa diekspor, tetapi harus sudah menjadi sebuah produk, bukan dalam bentuk bahan baku mentah,"ungkap dia.

Namun, dalam proses itu harus langsung melibatkan masyarakat, sehingga saya yakin kemiskinan di Provinsi yang berpenduduk lima juta jiwa tersebut akan teratasi.

"Jadi masyarakat atau petani tidak boleh dijadikan, dalam tanda kutip saya pakai budak-budak pertanian, tapi mereka harus dilibatkan dari menanam dan mengelola tanaman, hingga mengekspor ganja, maka dijamin bakal membuat Aceh kaya,"ungkap Dhira.

Ia juga menegaskan, kalau barang yang diekspor harus hasil akhir, atau produk yang sudah jadi. "Bukan produk mentah, dan harus langsung melibatkan masyarakat dan petani.()

Selain itu, Dhira menambahkan, pihaknya juga akan fokus untuk kesehatan supaya ganja bisa dipakai untuk kesehatan.()