Kejati Aceh Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Kerja di BPMA

Kejati Aceh Didesak Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Kerja di BPMA
Koordintor GeRAK, Askhalani.(Istimewa)

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Gerakan Anti Korupsi Aceh (GeRAK) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh agar segera menuntaskan penyelidikan kasus dugaan penyalahgunaan Tunjangan Kerja (Tukin) pada Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA).

Koordintor GeRAK, Askhalani mengatakan, sejak kasus tersebut mencuat setahun lalu, hingga kini terkesan jalan di tempat tanpa ada kejelasan sejauh mana proses penyelidikan itu telah dilakukan.

Padahal, kata dia, Kejati Aceh sudah memanggil sejumlah staf termasuk deputi dan kepala divisi di BPMA yang memiliki kaitan dengan tunjangan kinerja untuk dimintai keterangan.

Menurut dia, perkara ini harus disampaikan secara terbuka kepada publik sejauh mana proses penyelidikan yang telah dilakukan, termasuk sejauh mana hasil pendalaman materi.

"Jangan sampai publik menilai bahwa ada perbedaan penanganan perkara antara satu perkara dengan perkara lain yang sedang ditangani, maka atas dasar tersebut sudah sewajarnya Tim Kejaksaan Tinggi menyampaikan keterangan secara terbuka tentang dugaan tindak pidana Tukin di BPMA,"ungkap Askhalani, Rabu (17/3/2021) di Banda Aceh.

Berdasarkan fakta, jelas dia, GeRAK Aceh menemukan adanya indikasi ketidakpatuhan dalam implementasi dana Tukin, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara secara terencana dan masif.

"Adapun dalil pertimbanganya merujuk telaah yang dilakukan bahwa penetapan remunerasi pimpinan dan pekerja BPMA tersebut hanya didasari oleh surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada tanggal 31 Desember 2017, tentang Persetujuan Prinsip Penetapan Remunerasi bagi pimpinan dan pekerja BPMA serta honorarium Komisi Pengawas BPMA,"terangnya.

Padahal dalam surat Menkeu disebutkan bahwa Menkeu menyetujui pemberian renumerasi bagi pimpinan dan pekerja BPMA dengan komponen dan besaran setinggi-tingginya sebagaimana lampiran surat tersebut dengan besaran remunerasi bersifat netto.

Bahkan, sebut Askhalani, BPMA juga tak diperkenankan menambah komponen maupun besaran renumerasi dan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran surat itu.

Melalui surat yang sama, Menkeu juga meminta agar dibuat standardisasi Key Performance Indicator yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan fakta ditemukan bahwa Tukin untuk pegawai BPMA telah direalisasikan sebanyak dua kali, yaitu tukin tahun 2019, dimana ada yang memperoleh sebesar tiga kali upah dasar dan tunjangan profesional, dan ada pula yang mendapatkan mendapatkan satu kali.

"Yang kedua yaitu pada Mei 2020 sebesar satu kali upah dasar dan tunjangan profesional kepada semua pegawai,"paparnya.

Padahal, sambungnya, seharusnya Tukin hanya diberikan setiap tahun sekali, itupun terlebih dahulu harus dilakukan penilaian atas capaian kinerja.

"Karena fakta tersebut maka dasar penyidikan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Aceh menjadi satu keharusan untuk dapat dibuktikan secara hukum karena ada uang negara yang digunakan secara serampangan dan tidak taat azas hukum,"pungkasnya.()