Kejagung Tahan Satu Tersangka Kasus Korupsi Batubara Sarolangun

Kejagung Tahan Satu Tersangka Kasus Korupsi Batubara Sarolangun

Jakarta, Aceh Bisnis - Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung kembali memeriksa tiga orang yang terkait kasus korupsi Batubara Sarolangun, Rabu (9/6/2021).

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, tiga saksi yang diperiksa adalah saksi YK selaku VP Legal and Compliance PT Antam, Tbk dan saksi DT selaku Direktur Keuangan PT Antam, Tbk tahun 2008 hingga 2016.

Kedua saksi ini diperiksa terkait mekanisme atau Standard Operating Procedure (SOP) mengenai akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR).

"Sementara satu orang lagi yakni diperiksa adalah tersangka MTM selaku Mantan Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) tahun 2010 hingga 2011, ia juga diperiksa terkait mekanisme akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR)," jelasnya.

Leo menjelaskan, usai pemeriksaan, tim jaksa penyidik lalu menahan tersangka MTM di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Tersangka MTM ditahan selama 20 hari kedepan terhitung terhitung sejak hari ini hingga 28 Juni 2021 mendatang.
Dalam kasus ini, tersangka MTM diketahui telah bersepakat dengan tersangka BM selaku Direktur Utama PT ICR tahun 2008 hingga 2014 dalam menentukan harga akuisisi sebesar Rp 92,5 miliar walaupun belum dilakukan due dilligence.

Tersangka MTM bersama tersangka MH selaku Komisaris PT Tamarona Mas Internasional periode 2009 hingga sekarang, bekerjasama untuk mensiasati seolah-olah menanam saham Rp 1,25 miliar di PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) supaya PT CTSP dapat digunakan sebagai perusahaan perantara peralihan IUP dari PT Tamarona Mas Internasional (TMI). 

"Tersangka MTM menerima pembayaran sebesar Rp 56,5 miliar dari hasil akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR)," ujar Leo.

"Tersangka MTM dan MH menjamin keaslian dokumen-dokumen perijinan, padahal dokumen banyak yang tidak lengkap dan hanya fotokopi saja," terangnya.

Tersangka kasus ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU omor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Primair) serta Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Subsidair).

"Penanganan perkara ini merupakan program prioritas Jaksa Agung RI tentang penyelesaian penanganan perkara korupsi oleh Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus. Sebelum ditahan, tersangka MTM telah diperiksa kesehatan dan swab antigen serta dinyatakan sehat," ungkapnya.