GeRAK Minta Polda Ambil Alih Kasus Ijazah Palsu Anggota DPRK Tamiang

GeRAK Minta Polda Ambil Alih Kasus Ijazah Palsu Anggota DPRK TamiangAcehbisnis.com
Askalani

Banda Aceh, Acehbisnis.com - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh meminta Polda Aceh agar dapat mengambil alih penanganan kasus dugaan ijazah palsu anggota DPRK Aceh Tamiang yang telah lama dilaporkan warga ke Polres setempat.

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengatakan, kasus yang melibatkan anggota DPRK Aceh Tamiang dari salah satu Partai Lokal (Parlok)  berinisial SA tersebut hingga saat  ini belum juga  diketahui sejauh mana perkembangan penyelidikannya.

"Kasus ini sudah cukup lama ditangani,  namun hingga saat ini pelapor belum menerima hasil dari proses penyelidikanya. Karena itu kita minta Polda Aceh untuk mengambil alih kasus ini," kata Askhalani dalam siaran pers kepada Acehbisnis.com, Senin (2/3). 

Askhalani menilai, dalam penanganan kasus ini terkesan ada Conflict of interest (benturan kepentingan) sehingga prosesnya bisa begitu lama diungkap. Apalagi yang bersangkutan merupakan anggota DPRK. 

"Jika memang terbukti atau tidak, maka sampaikan ke publik,  jangan menggantung perkara yang dilaporkan seperti ini," ujarnya. 

Dijelaskannya, kasus tersebut awalnya dilaporkan oleh Edi Surianto ke Polres Aceh Tamiang dan Polda Aceh. Kemudian, GeRAK menyurati Polda Aceh dengan surat nomor 091/B/VIIl/G-Aceh/2019 tertanggal 05 Agustus 2019, perihal dukungan penyelesaian perkara dugaan ijazah palsu anggota DPRK Aceh Tamian.  

"Hingga saat ini belum mendapatkan perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP atas kasus yang objek penanganan perkaranya ditangani Polres Aceh Tamiang,"jelas dia.

Karena belum ada informasi perkembangan terbaru kasus tersebut, GeRAK Aceh kembali menyurati Polda Aceh, Senin (2/3), dengan surat nomor 011/B/II/G-Aceh/2020 perihal tindaklanjut laporan masyarakat. 

Untuk itu, GeRAK Aceh berharap Kapolda Aceh yang baru untuk segera mengambil proses penanganannya, sehingga publik khususnya di Aceh Tamiang tidak menduga-duga kasus tersebut sengaja tidak diungkap dan terkesan ada tebang pilih dalam penanganan perkara yang dilaporkan.

"Jika memang terbukti maka Gerak Aceh meminta untuk di proses sesuai dengan aturan hukum yang ada,"tuturnya. 

Ia menambahkan, mengambil alih proses penanganan perkara tersebut di Polres Aceh Tamiang adalah bentuk pengawasan Kapolda baru dalam menjaga kinerja polres kabupaten/kota di Aceh,"tutup Askhalani. ()