FPRM Minta Gubernur dan DPR Aceh Perjuangkan Nasib Honorer

FPRM Minta Gubernur dan DPR Aceh Perjuangkan Nasib Honorer
FPRM Minta Gubernur dan DPR Aceh Perjuangkan Nasib Honorer.(Ist)

Langsa - Ketua Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin sangat menyesalkan atas Keputusan Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Kementrian PAN-RB dan BKN pada hari Senin, 20/1/2020 lalu yang menyepakati menghapus tenaga honorer, pegawai tidak tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah.

"Ini keputusan yang sangat tidak populis yang dibuat oleh Pemerintah Pusat di era kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi,"kata Nasruddin kepada Aceh Bisnis di Langsa, Kamis (23/1/2020).

Nasruddin meminta meminta kepada Dewan Perwakilan Raktay Aceh (DPRA) dan Gubernur Aceh untuk memperjuangkan nasib pegawai honorer tersebut.

"Jangan pada saat kampaye semua mengatakan akan memperjuangkan kepentingan masyarakat tolong ini buktikan siapa yang akan memperjuangkan nasib para honorer baik di tingkat Provinsi maupun di tingakat II,"tukasnya.

"Jadi tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh atau DPRA tidak bisa memperjuangkan nasib mereka, karena Aceh memiliki kekhususan dari pada daerah lain "tambahnya lagi.

Menurut Nasruddin, jika ini dibiarkan maka betapa banyak pegawai honorer baik yang K2 maupun yang bukan selama bertahun - tahun bekerja dengan gaji dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan harapan satu saat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mereka (honorer) yang bekerja dibeberapa sektor terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan perkantoran pemerintah, rata - rata mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kalau itu dilakukan oleh Pemerintah pusat saya kira ini akan berdampak luas terhadap pelayanan kepada masyarakat, karena harus kita akui merekalah yang selama ini yang berdiri didepan untuk melayani masyarakat,"tandasnya.

Dirinya mengkhawatirkan jika ini terjadi maka ribuan masyarakat Aceh akan menjadi penganguran. ()