Forum TJSLP Belum Didukung Penuh Pemerintah Daerah

Forum TJSLP Belum Didukung Penuh Pemerintah Daerah
Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto (kanan) dan Wakil ketua, Padlon (kiri).

 Aceh Tamiang, Acehbisnis.com - Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Aceh Tamiang, dalam melaksanakan fungsinya belum mendapat dukungan penuh baik dari perusahaan maupun dari pemerintah daerah setempat.

Hal itu dikatakan Ketua Forum TJSLP, Aceh Tamiang, Sayed Zainal,SH dalam rapat dengar pendapat bersama pihak eksekutif dan legislatif, Jumat (20/3/2020) di ruang Banggar DPRK.

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRK, Suprianto didampingi wakil Ketua DPRK, Padlon. Turut hadir Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Setdakab, Abdullah,SE, Kepala Bagian Ekobang, Asma Wati, serta sejumlah pejabat dinas terkait lainnya.  

Sayed Zainal mengungkapkan, akibat dari masih kurangnya dukungan pemerintah daerah, menjadi salah satu faktor penghambat Forum TJSLP dalam berkordinasi terutama kepada perusahaan yang ada di Aceh Tamiang.

“Dalam kesempatan ini, diharapkan DPRK sebagai dewan penasehat forum TJSLP dapat memberikan dukungannya, dan menguatkan kordinasi agar perusahaan dapat melaksanakan tanggungjawab sosialnya berjalan maksimal,”pintanya.

Sayed menyebutkan, dari data dan infromasi yang diperoleh Forum TJSLP, dari tahun 2018-2019 target dan capaian bantuan sosial perusahaan di Aceh Tamiang selain masih sangat kecil, perencanaan dan pengelolaannya dana CSR perusahaan masih bersifat bantuan sosial cost, yang bukan berbentuk dana CSR.

“Berpotensi, pada tahun 2020 dan tahun selanjutnya dana CSR akan dikelola dengan pola-pola lama, sehingga tidak menimbulkan peningkatan,”ujarnya.

Kemudian, kata Sayed, Forum TJSLP hingga saat ini masih mendapat hambatan, dalam mendapatkan informasi yang terbuka dan kurangnya kerjasama pengurus forum TJSLP yang berkaitan sinkronisasi, koordinasi dan pengelolaan bantuan dari perusahaan.

"Beberapa kali dilakukan audensi dan monitoring di sejumlah perusahaan masih banyak ditemukan pengelolaan yang tidak sesuai dengan CSR,”sebut Sayed.

Wakil Ketua DPRK, Padlon, mengakui kondisi Forum TJSLP Aceh Tamiang saat ini yang harus diberikan dukungan penuh menyangkut kewenangannya.

"Forum TJSLP  bukan eksekutor, namun harus dilibatkan dalam ranah kewenangannya. Terutama dalam menghimpun dan mendobrak peruhasaan agar dana CSR sinkron dengan program pemerintah,”ujar Padlon.

Menurut Padlon, forum TJSLP  harus diberikan dukungan penuh agar kedepannya pengelolaan CSR semakin maksimal yang berdampak langsung bagi masyarakat sekitar perusahaan.

“Masih banyak masyarakat yang sakit, seperti stanting, yang didapati merupakan karyawan perusahaan.  Ini  tentunya menjadi perhatian perusahaan dan bukan tanggungjawab pemerintah saja,”ungkap Padlon.

Ditambahkannya, kedepan, pemerintah daerah, harus lebih tegas kepada seluruh perusahaan yang ada untuk mengsinkronkan dana CSR dengan program pemerintah.

“Bahkan, di daerah lain, dana CSR dimasukan dalam APBD sebagai pendapat pemerintah lainnya. Dan ini sangat membantu pemerintah untuk mengatasi pelayan kepada masyarakat dengan keterbatasan keuangan daerah,”tandasnya.

Sementara itu, diakhir rapat dengar pendapat, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto,ST menyimpulkan bahwa pengelolaan  Dana DCSR perusahaan yang ada di Aceh Tamiang dinilai masih belum maksimal. Oleh sebab itu, pemerintah Aceh Tamiang, diminta untuk dapat memberikan laporan mulai dari Forum TJSLP  dibentuk.

“Kita harapkan DPRK dapat menerima laporan CSR secepatnya,”pinta Ketua DPRK.

Suprianto menegaskan, pihak DPRK akan menjalankan fungsi pengawasan secara serius untuk mendukung forum TJSLP. ()

HUT ACEH BISNIS BANK ACEH