Empat Terdakwa Kasus Korupsi Mobil Damkar Dituntut ÔÇÄ8 Tahun Penjara

Empat Terdakwa Kasus Korupsi Mobil Damkar Dituntut ÔÇÄ8 Tahun Penjara
Foto: Sidang kasus korupsi pengadaan mobil damkar di Pengadilan Tipiko Banda Aceh, Senin (9/10/2017).(AcehBisnis)

Banda Aceh - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Banda Aceh menuntut empat terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Aceh dengan hukuman 8 tahun penjara, pada sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (9/10/2017).

Keempat terdakwa yakni Syahrial selaku Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Dheni Okta Pribadi selaku Direktur PT Dhezan Karya Perdana dan Raziati selaku Komisaris, serta Siti Maryami selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA).

Tuntutan dibacakan oleh M Zulfan selaku JPU untuk terdakwa Syahrial, Deni Okta Pribadi dan Raziati pada sidang tersebut, yang diketuai oleh Majelis Hakim, Deni Saputra. Sementara pada sidang kedua untuk terdakwa Siti Maryami yang diketuai Majelis Hakim T Syarafi.

Dalam tuntutan itu, M Zulfan mengatakan, para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaam mobil damkar, yang bersumber dari dana pemerintah Aceh tahun anggaran 2014, senilai Rp 17,5 miliar.

"Namun dalam pengadaannya, mobil yang dibeli tidak sesuai dengan spesifikasi. Perusahaan terdakwa juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan untuk mobil damkar," ujar M Zulfan.

Akibatnya, kata Zulfan, negara mengalami kerugian mencapai Rp 4,7 miliar. Kerugian itu berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Para terdakwa terbukti bersalah yang melanggar Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ÔÇÄKorupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.

Selain menuntut pidana penjara, jaksa juga menuntut para terdakwa dengan membayar denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan penjara. Sementara untuk terdakwa Dheni Okto Pribadi, JPU menuntut membayar denda sebesar Rp 4,7 miliar.

"Bila terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut, maka harta benda milik terdakwa akan disita. Jika tidak mencukupi, maka terdakwa harus menjalani kurungan badan selama empat tahun," ungkap M Zulfan.

Atas tuntutan itu, para terdakwa bersama penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan pada sidang lanjutan yang nantinya akan dilaksanakan pada pekan depan, Senin (16/10/2017) mendatang.

HIMBAUAN FORKAMPIDA ACEH
IKLAN CORONA pemrpov aceh