Dukung KPK, AKA Akan Berikan Data Kecurangan PBJ yang Berpotensi Korupsi

Dukung KPK, AKA Akan Berikan Data Kecurangan PBJ yang Berpotensi Korupsi
Mansur Syakban, Ketua IV - Bidang Kelembagaan dan Hukum BPP-AKA

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) mendukung penuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan pihak yang terlibat dugaan korupsi di Provinsi itu, khususnya tindakan indikasi korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Aceh.

"Kita mendukung penuh langkah KPK dalam mengusut tuntas kasus korupsi di Aceh dengan memberikan data kecurangan yang dilakukan oleh oknum PBJ yang berpotensi melakukan korupsi,"kata Mansur Syakban, Ketua IV - Bidang Kelembagaan dan Hukum BPP-AKA dalam keterangan persnya yang di terima redaksi Acehbisnis.com, Sabtu (05/06/2021).

Ia menyatakan, para pelaku kontruksi menaruh harapan besar kepada KPK untuk mengungkap para pelaku yang terlibat dugaan korupsi berbagai proyek di Aceh, agar mereka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Langkah KPK selama ini, kata dia, berhasil menjerat para pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi merupakan bentuk komitmen serta keseriusan Pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. 

"Untuk itu, kita berharap agar langkah KPK tidak hanya berhenti sampai di sini dalam mengungkap pelaku korupsi yang berawal dari proses pengadaan barang dan jasa di Aceh,"papar dia.

"Kami akan mendukung KPK dengan memberikan data indikasi korupsi yang dilakukan oleh oknum yang ingin mencari keuntungan sendiri atau kelompok. Karena yang paling penting saat ini adalah menyelamatkan uang negara,"ungkap Mansur.

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, sebut Mansur Syakban, sangat besar terjadi peluang indikasi korupsi. "Praktik korupsi sering terjadi dari proses pengadaan, misalnya dengan melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur yang bukan menjadi prioritas menjadi prioritas". 

Meskipun pemerintah terus mendorong transparansi perencanaan pengadaan untuk memperkecil peluang korupsi, tapi, modus baru dilakukan pada saat pemilihan (tender). "Untuk itu, AKA akan mendukung KPK dengan memberikan data yang dibutuhkan KPK dalam mengungkapkan indikasi korupsi pengadaan, barang dan Jasa di Provinsi Aceh,"pungkasnya.()