Dongkrak UMKM, Rumah Dedikasi Keumatan Sosialisasikan Program Integrasi Ekosistem Ultra Mikro

Dongkrak UMKM, Rumah Dedikasi Keumatan Sosialisasikan Program Integrasi Ekosistem Ultra Mikro

Banda Aceh, Aceh Bisnis – Dalam upaya memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Rumah Rumah Dedikasi Keumatan (RDK) mengandeng PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Pengadaian untuk melakukan sosialisasi integrasi ekosistem ultra mikro.

Kegiatan tersebut selaras dengan upaya pemerintah dalam memajukan UMKM untuk sektor ultramikro yang diperkirakan akan mampu mendorong pembentukan sentra usaha baru di luar  Pulau Jawa.

Rencananya, pemerintah akan mengintegrasikan tiga entitas BUMN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM ke dalam holding ultramikro. Integrasi ekosistem ultramikro dari tiga BUMN tersebut saat ini dalam proses persiapan, termasuk peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum pembentukan holding.

Kegiatan yang digelar di Hotel Permata Hati, Banda Aceh, Sabtu (5/6/2021), menghadirkan tiga pembicara yaitu Deputy Bisnis PT Pengadaian Area Banda Aceh Ferry Hariawan, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli, dan Kepala PT PNM Aceh Muhammad Wazir.

Ketua Umum Rumah Rumah Dedikasi Keumatan (RDK) Muntahar menyebutkan, pelaku usaha ultra mikro dan UMKM merupakan sektor strategis yang menjadi tulang punggung dalam pemulihan ekonomi nasional. Mereka harus diselamatkan dari dampak pandemi Covid-19.

“Harapannya melalui kegiatan ini dapat terus bersinergi demi kepentingan pera pelaku UMKM dan sektor lainnya. Kegiatan ini penting kita lakukan untuk memberikan informasi untuk masyarakat terkait salah satu solusi yang diberikan pemerintah melalui BUMN ditengah masa pendemi agar mendapat akses palayanan,” kata Muntahar.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Rafly dalam sambutan virtualnya mengatakan, saat ini jumlah UMKM yang ada di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM mencapai angka 64 juta lebih. Hal ini patut menjadi perhatian serius karena sektor UMKM merupakan salah satu engine power di Indonesia.

"Untuk itu kami selaku anggota DPR RI dari awal sudah mewanti-wanti dan dalam berbagai kesempatan rapat dengan Kementrian baik Kemenkop dan kementrian BUMN terus mendorong pemerintah agar mengambil langkah dan kebijakan produktif untuk memperhatikan sektor UMKM," pungkasnya.

Politisi PKS itu menyebutkan, dari 64 juta UMKM yang ada di Indonesia sebanyak 20 juta lebih usaha mikro masih berstatus unbankable atau belum mendapatkan akses dari perbankan.

"Ini artinya ada 20 juta lebih UMKM yang selama ini berdiri tapi sama sekali tidak bisa mengakses pelayanan perbankan termasuk KUR itu sendiri. Alhamdulillah Kementerian BUMN hari ini mengambil kebijakan yang solutif dengan melakukan holding atas tiga BUMN yakni Penggadaian, Bank Rakyat Indonesia dan Permodalan Nasional Madani untuk usaha ultra mikro," sebutnya.

Dengan adanya integrasi ketiga entitas BUMN tersebut, sebut Rafly, maka model bisnis ekosistem ultra mikro diharapkan bisa lebih fokus pada pemberdayaan bisnis, untuk menjembatani usaha ultra mikro untuk naik kelas memasuki segmen mikro.

Rafly menambahkan, hal ini akan secara signifikan meningkatkan aksesibilitas usaha usaha ultra mikro melalui jaringan distribusi yang terintegrasi.

"Holding akan menciptakan ekosistem yang lengkap bagi pelaku ultra mikro untuk dapat lebih memacu kinerjanya. Dengan adanya kegiatan ini masyarakat terkait diharapkan mendapat sosialiasi tentang informasi yang lengkap. Peran pemberdayaan awal tetap dilakukan oleh PNM untuk membantu kelompok masyarakat pra-sejahtera (unfeasible dan unbankable) agar dapat memiliki usaha dan menjadi wirausahawan yang mandiri, sedangkan BRI dan Pegadaian akan melanjutkan peran pemberdayaan melalui peningkatan kapabilitas dan pengembangan usaha," kata Rafly.

Kepala PT PNM Aceh Muhammad Wazir menyebutkan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah untuk menjalankan holding tiga perusahaan BUMN tersebut. Karena hal tersebut akan sangat membantu para pelaku usaha ultra mikro dengan margin yang murah.

“Hal ini akan berdampak signifikan terhadap upaya pelaku UMKM meningkatkan daya saing dan merambah pasar internasional. Tujuan utama pembentukan holding ultra mikro juga untuk membentuk ekosistem pembiayaan sekaligus bisnis pelaku UMKM,” sebutnya.

Sejauh ini, kata Wazir, para pelaku bisnis ultra mikro masih terbebani dengan margin yang lebih besar ketimbang para pelaku bisnis lainnya. Hal ini dikarenakan pelaku bisnis ultra mikro masih sulit mengakses modal di perbankan.

“Pembiayaan pelaku bisnis besar saat ini jauh lebih murah daripada pelaku bisnis ultra mikro. Pembiayaan di PT PMN sendiri misalnya, masih bersumber dari dana pihak ketiga tau pasar modal. Hal ini yang menyebabkan margin untuk para pelaku bisnis ultra mikro lebih besar,” pungkasnya.

Hal tersebut jauh berbeda jika dapat mengakses modal di perbankan. Wazir mengatakan, jika tiga perusahaan BUMN itu bergabung, maka sumber pembiayaan dari Kredit Usaha Rayat (KUR) milik BRI akan bisa disalurkan melalui PT PNM dan PT Pengadaian.

“Jadi margin pembiayaannya jadi lebih murah, dan setiap pelaku bisnis ultra mikro juga dapat mengakses modal melalui perbankan yang akan disalurkan melalui PT PNM dan PT Pengadaian,” katanya.

Wazir menjelaskan, syarat pengajuan pembiayaan bagi para pelaku bisnis ultra mikro sangat mudah. Dalam arti kata tidak pelu ada Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan  Surat Izin Tempat Usaha (SITU), cukup dengan surat keterangan dari geuchik setempat.

“Dengan akses lebih mudah, dan dengan margin pembiayaan yang murah secara otomatis angsurannya juga lebih ringan. Sehingga usahanya nanti juga akan lebih cepat besar dan berkembang karena angsuran yang kecil tadi,” pungkasnya.

Dia mengatakan, untuk pelaku bisnis ultra mikro pihaknya melalui program PNM Mekar akan terus membina para ibu-ibu atau para kaum perempuan untuk melanjukan usahanya melalui pembiayaan dari PNM Mekar.

Sementara itu, Deputy Bisnis PT Pengadaian Area Banda Aceh Ferry Hariawan mengatakan, untuk mengajukan pinjaman modal untuk pelaku bisnis ultra mikro masih tetap mengunakan anggunan. Besaran jumlah pinjamannya berkisar antara 1 – 10 juta rupiah.

“Nanti kalau dia masuk ke dalam kriteria ultra mikro dan diproses melalui sistem informasi kredit ultra mikronya dengan pemerintah, kalau lolos atau kredibel nanti akan dilakukan subsisdi atau diskon sebesar 0,1 persen dari jumlah pinjamannya per 10 hari saat proses pelunasan,” ujarnya.

Ferry berharap, PT Pengadaian bisa lebih berperan dalam pembiayaan ultra mikro tersebut. Salah satunya untuk menjadi penyalur KUR Syariah di Aceh.

“Dan mudah-mudahan bisa segera terealisasi jadi ada alternatif untuk mendapatkan KUR melalui pengadaian,” katanya.[]