Dinilai Tak Layak, Walhi Aceh Tolak Amdal PT OSS

Dinilai Tak Layak, Walhi Aceh Tolak Amdal PT OSS

ÔÇÄBanda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menilai, amdal yang disampaikan oleh pemakarsa, yakni PT Organik Semesta Subur (OSS) tidak layak atau harus ditolak sepenuhnya dengan alasan dokumen amdal yang diajukan sebelumnya telah mendapatkan koreksi dari Tim Teknis Komisi Amdal dengan bebagai koreksi.

Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur mengatakan, koreksi yang dilakukan tersebut yaitu memastikan regulasi terkait tata ruang, mekanisme dan teknologi pengolahan limbah, perlindungan sumber air dan sungai, serta peta yang digunakan harus dengan standar yang benar sesuai undang-undang.

"Namun dari siding amdal yang berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2017 kemarin, pemarkarsa yakni PT OSS tidak memperbaiki dokumennya, yang artinya dokumen yang dihadirkan pada persidangan sudah final," ujarnya, Rabu (11/10/2017).

Dijelaskannya, hal itu dikatakan dengan ÔÇÄmemperhatikan Surat Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 545/152/75.110.2/2015 tertanggal 23 Oktober 2015 yang disampaikan kepada Direktur PT OSS untuk membayar kewajiban iuran tetap royalti PNBP mencapai Rp 410 juta.

"Ditandatangani 23 Oktober 2015 yang diperkuat dengan tanda terima pengaduan ke KPK yang dilaporkan oleh Jaringan Masyarakat Tambang (JMT) pada 24 Juni 2017 lalu diperkuat kembali melalui Putusan Wali Kota Subulussalam Nomor 188.45/113.3/2014 tentang Pencutan Wilayah dan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT OSS yang komiditas bahan galian biji besi DMP," jelasnya.

Selain itu, Walhi menemukan kawasan yang diajukan sebagai area eksplorasi PT OSS pada kemiringan dan ketinggian yang dapat membahayakan lingkungan karena dapat berpotensi longsor serta bencana alam lainnya, lokasi ekplorasi berada di hulu Sungai Nteas Kecamatan Sultan Daulat akan membahayakan dan mencemari air sungai yang menjadi sumber hidup masyarakat yang berada di hilir sungai, yang saat ini mengalami krisis air bersih.

"Walhi meminta DLHK untuk tidak memproses izin lingkungan, izin bangunan dan berbagai izin yang dibutuhkan sesuai petunjuk hukum lingkungan hidup maupun izin pertambangan dan UU lainya yang terkait. Walhi Aceh akan melayangkan gugatan jika Pemerintah Aceh menerbitkan izin lingkungan untuk PT OSS," kata Nur.

Dalam sidang amdal yang dilaksanakan Komisi Amdal Senin (9/10/2017) lalu, hampir semua anggota komisi amdal menolak amdal PT OSS. Sehingga disimpulkan tidak layak lingkungan, sekalipun lokasi kegiatannya berada di hutan produksi. Akan tetapi, pertimbangan hukum lingkungan, kedisplinan perusahaan mematuhi perintah dijalankan, serta bayar royalti saja tidak dipenuhi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

"Bagaimana mungkin kelakuan industri ini patuh sesuai arahan amdal.ÔÇÄ Dalam kerja-kerja pertambangan butuh kepastian hukum, jaminan dana reklamasi, janji penghijauan dan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam amdal masih rancu bahkan kami anggap janji semu," ungkapnya.

Nur menambahkan, dampak negatif itu sesuatu yang pasti dan bisa diukur kemudian hari karena kegiatan pertambangan adalah kegiatan membuat lubang, menghancurkan hutan dan lahan, serta merusak sungai.

"Selain itu juga mencemari lingkungan dan berbagai isu negatif lainya, sehingga tidak layak untuk diberikan izin lingkungan dengan total luas area mencapai 990 hektar," tambahnya.

HIMBAUAN FORKAMPIDA ACEH
IKLAN CORONA pemrpov aceh