Diduga Korupsi Dana Desa, Warga Minta Keuchik Gampong Sirong Dicopot

Diduga Korupsi Dana Desa, Warga Minta Keuchik Gampong Sirong Dicopot
Warga Minta Keuchik Gampong Sirong Dicopot.(Foto: Raju)

Pidie - Masyarakat Gampong Sirong, Kemukiman Sanggeue, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie meminta Keuchik setempat agar segera dicopot dari jabatannya. Pasalnya, Keuchik berinisial MR itu diduga telah mengelapkan dana desa Tahun 2019 dan jarang ada di tempat.

Permintaan itu disuarakan oleh puluhan masyarakat Gampong Sirong saat mendatangi Kantor Camat Pidie, Senin (10/02/2020). Kedatangan Tuha Peut Gampong (TPG) dan warga diterima langsung oleh Camat Pidie, Miswar di halaman kantor kecamatan setempat.

"Kami mendesak camat agar segera memberhentikan keuchik dari jabatannya serta meminta pertanggungjawaban anggaran gampong tahun 2019 yang diduga digelapkan oleh oknum keuchik tersebut,"kata Jamaluddin, salah seorang perwakilan warga.

Ia menyatakan, meskipun selama ini gampong Sirong memiliki Keuchik, tapi seperti tidak ada dan tidak pernah ada di gampong setempat. "Banyak persoalan terjadi, termasuk masalah dana yang realisasinya tidak jelas. Antara keuchik dan bendahara saling lepas tanggung jawab,"ungkap Jamal.

Selain meminta perberhentian MR sebagai keuchik, kata dia, pihaknya juga minta inspektorat mengaudit penggunaan dana gampong tahun 2019 dengan cara turun langsung ke lapangan.

Sementara itu, Camat Pidie, Miswar, mengakui sudah ada laporan tentang kurang aktifnya Keuchik Gampong Sirong selama ini. "Dasar dari laporan warga melalui tokoh masyarakat sudah pernah dilakukan mediasi dengan cara duduk bersama".

Bahkan, kata dia, sudah diminta keuchik untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan masyarakat, terutama permasalahan pengelolaan dana gampong. "Memang sebelumnya sudah pernah kita coba selesaikan masalah Gampong Siroeng, termasuk meminta keuchik untuk mempertanggung jawabkan dana gampong kepada masyarakat,"jelasnya.

"Namun, hingga waktu yang disepakti Desember 2019, keuchik tidak juga melaksanakan hasil kesepakatan. Inilah yang menyebabkan warga marah dan mendatangi kantor camat,"pungkas Miswar.()

Iklan Disbudpar Aceh