Dewan Minta Kementrian PU Anggarkan Dana untuk Pemugaran Situs Sejarah di Banda Aceh

Dewan Minta Kementrian PU Anggarkan Dana untuk Pemugaran Situs Sejarah di Banda Aceh
Foto: Istimewa

Banda Aceh, Aceh Bsnis - Komisi 3 DPRK Banda Aceh meminta kepada Kementerian PU melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelematan dan pemugaran situs di Gampong Pande dan Gampong Jawa.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi 3 DPRK Banda Aceh, Teuku Arief Khalifah saat bertemu dengan Kepala Balai Prasana Permukiman Wilayah Aceh M. Yoza Habibi di Lamsayeun pada Jumat (23/4/2021). 

Dalam pertemuan itu, Teuku Arief didampingi Sekretaris Komisi Irwansyah, serta Anggota Komisi Royes Ruslan, Bunyamin, Daniel Abdul Wahab serta Sabri Badruddin, Arief.

Ia juga menyampaikan, sejak awal Komisi 3 akan terus mendorong rencana pemugaran dan penyelamatan ratusan batu nisan, tidak hanya di sekitar lokasi pembangunan IPAL Gampong Jawa tapi juga di wilayah Gampong Pande secara keseluruhan. 

“Kami telah meminta Dinas PUPR Kota untuk memulai rencana pugar atau MasterPlan, namun dengan keterbatasan APBK, kami mengharapkan kepada Kementerian PU agar dapat membantu penganggaran kegiatan ini sampai terlaksana,”papar Arief. 

Dalam prosesnya penyiapan rencana induk ini harus merangkul semua elemen. “Tentu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan seperti FGD untuk menggali lebih banyak informasi tentang perencanaan pemugaran, mengundang semua pihak-pihak yang terlibat seperti Sejarawan, Budayawan, Tokoh masyarakat, ahli waris kerajaan, LSM, akademisi dan lain sebagainya".

"Dari sini dapat di kumpulkan informasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan. Ini harus segera dilakukan. Karena saya yakin dengan kesiapan dokumen akan mudah untuk melobi pusat dalam menurunkan anggaran pemugaran,”papar dia. 

Komisi 3 sangat mendukung langkah-langkah penyelamatan situs. “Bahkan permohonan anggaran untuk pemugaran hari ini secara resmi sudah kita serahkan kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Aceh sebagai perwakilan Kementerian PU”.

"Saya optimis permohonan ini akan ditanggapi baik oleh Pemerintah Pusat, namun kami juga berharap agar Pemerintah Kota dapat segara mempersiapkan dokumen pendukung seperti pernyataan minat, DED bahkan Rencana Tata Ruang Bangunan Lingkungan,”ujar Arief.

Disinggung mengenai IPAL Gampong Jawa, Arief menyampaikan bahwa komisi 3 sampai saat ini masih terbuka terhadap pandangan yang berbeda. “Sampai saat ini, kita masi terus mendorong apabila terdapat penelitian yang berbeda dari yang di lakukan oleh Pemerintah mohon diberikan ke DPRK".

"Hari ini hasil penelitian mendukung untuk melanjutkan pelaksaan IPAL tersebut, namun apabila ada penelitian yang kredibel dengan rekomendasi berbeda yang menjadi dasar penolakan IPAL, tolong di berikan ke kita agar dapat di pelajari,”jelas dia.

Selain itu, kata dia, Ombudsman Wilayah Aceh telah melakukan hearing atau dengar pendapat terkait pelaksanaan kelanjutan pembangunan IPAL Gampong Jawa dengan mengundang seluruh pihak terkait. Hasil pertemuan itu menghasilkan rekomendasi untuk melakukan Heritage Impact Assisment di kawasan tersebut yang akan di prakarsai oleh Balai Cagar Budaya. 

“Mudah-mudahan assistment ini akan memperjelas bagaimana status situs  dan bagaimana kelayakan IPAL untuk dilanjutkan kembali,"pungkas Arief.()

Iklan Kelender event 2021 Disbudpar aceh