Bolehkah DPRK Aceh Tamiang ‘Petieskan’ Kasus PSR

Bolehkah DPRK Aceh Tamiang ‘Petieskan’ Kasus PSR
Penyerahan surat somasi pemohon kepada Ketua DPRK, Suprianto.(Foto: Indra)

Aceh Tamiang, Acehbisnis.com – Merebaknya permasalahan pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Aceh Tamiang, akhirnya berujung dengan tindakan somasi yang disampaikan secara tertulis kepada DPRK Aceh Tamiang, terhadap hasil temuan Komisi II yang membidangi Pertanian dan Perkebunan tak juga dipublikasikan.

Seorang wartawan, Muhammad Hanafiah, telah melayangkan surat somasi kepada DPRK Aceh Tamiang yang salah satu pointnya, mempertanyakan “ Apakah boleh pihak DPRK ataupun Komisi II ‘mempetieskan’ hasil temuan tentang kasus PSR?”

Satu berkas surat somasi tersebut, diserahkan Muhammad Hanafiah, kepada Ketua DPRK, Suprianto, Senin, (23/3/2020) di ruang kerjanya. Turut disaksikan sekretaris Komisi II, Muhammad Saman, dan anggota komisi II, Saiful Sopian, Salbiah, dan Samuri.

Dalam somasi tersebut juga mempertanyakan, dasar hokum atau konsideran yang digunakan oleh ketua Komisi II sehingga tidak memberikan penjelasan terkait hasil temuan porgam PSR. “ Dalam somasi diminta DPRK Aceh Tamiang, khususnya Komisi II agar segera memberika  hasil temuan secara lengkap. Seperti foto copy RAB, kontrak, dan dokumen lainnya terkait tentang PSR di Aceh Tamiang,”ungkap Muhammad Hanafiah.

Diminta juga DPRK Aceh Tamiang atau Komisi II untuk menggelar Konfrensi pers untuk mengumumkan hasil temuan terkait PSR. Dan mendesak untuk melaporkan hasil temuan kasus PSR, kepada Bupati, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) di Jakarta.

“Serta mendesak DPRK atau komisi II untuk melaporkan hasil temuannya kepada aparat penegak hokum agar dapat diproses sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku demi tegaknya supremasi hokum dan kepastian hokum,”ujar Hanafiah.

Menurut Hanafiah, somasi yang dilayangkannya diminta penjelasannya secara tertulis kepada DPRK Aceh Tamiang dengan dilengkapi alat bukti berupa surat-surat lengkap dengan konsideranya yang masih berlaku.

“Jika surat somasi tidak dijawab oleh DPRK atau Komsi II dalam jangka waktu 7 hari kerja, maka kasus ini akan dibawa ke ranah hokum yaitu menghalangi tugas pers dan dugaan pelanggaran lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,”ucap Hanafiah.

Ditambahkannya, jika somasi ini tidak segera dilaksanakan, kepada Ketua dan Wakil ketua DPRK agar merekeomendasikan Badan kehormatan Dewan (BKD) untuk memproses seluruh anggota DPRK Aceh Tamiang karena diduga telah melanggar perundang-undangan yang berlaku, khususnya melanggar sumpah janji sebagai anggota dewan, kode etik, dan ketentuan peraturan lainnya,”pungkas Muhammad Hanafiah.  
Saat penyerahan surat somasi itu, Ketua DPRK Aceh Tamiang, Suprianto kepada pemohon Somasi mengatakan, pihak DPRK telah menggelar rapat komisi II dan dari hasil rapat belum dapat disimpulakn karena masih ada data yang kurang, begitu juga RAB, kontrak kerja dan realisasi fisik, dan keuangan belum diberikan oleh dinas pertanian dan koperasi sebagai pelaksana pekerjaan.()

HIMBAUAN FORKAMPIDA ACEH
IKLAN CORONA pemrpov aceh