Belasan Karyawan PT Hutama Karya di PHK Tanpa Pesangon

Belasan Karyawan PT Hutama Karya di PHK Tanpa PesangonAcehbisnis.com
Sejumlah mantan karyawan PT HK saat perlihatkan surat PHK yang diterima masing-masing mereka, di Sekretariat Bersama (Sekber) Jurnalis Aceh Barat, Rabu (3/6/2020).

Meulaboh, Acehbisnis.com - Belasan tenaga kerja di pembangunan bendungan irigasi Lhok Guci harus rela kehilangan pekerjaannya ditengah pandemi covid-19 ini. Mereka menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah keluar surat nomor 198/HK-JK JO/IV/2020.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan itu, mulai dari tenaga harian, Humas atau pengamanan luar, tukang masak, surveyor dan asisten K3 Proyek oleh PT Hutama Karya - Jaya Konstruksi, KSO, tertanggal 30 April 2020 lalu.

Berdasarkan isi surat tersebut, bahwa pendemi covid-19 berdampak pada laju prestasi proyek sehingga membuat biaya overhead proyek semakin besar. Dan  untuk mengantisipasi agar biaya tidak bertambah besar maka mengambil langkah-langkah salah satunya untuk mengurangi jumlah karyawan.

Para korban PHK mengaku, pemberhentian mereka terkesan mendadak tanpa adanya pesangon, padahal rata-rata sudah 2 tahun lebih bekerja sebagai tenaga kontrak di perusahaan tersebut.

“Kami kerja di PT HK, kami di PHK tanpa ada surat peringatan dan langsung di PHK, kami sebagai tukang masak sudah bekerja 2 tahun 8 bulan, kita di PHK karena Covid-19, kami di PHK tidak ada pesangonnya, masalahnya tidak tahu,” kata mantan tukang masak berstatus tenaga kontrak PT HK, Jaimah, Rabu (3/6/2020).

Menurut dia, ada beberapa pekerja yang sudah diberhentikan kemudian dipekerjakan kembali diperusahaan tersebut, kabarnya hubungan emosional dengan pengambil kebijakan disana menjadi jalur untuk diterima bekerja kembali.

Hal senada juga dikatakan Muhammad Asrizal, Surveyor korban PHK, mereka di PHK dengan alasan Covid-19 tanpa adanya pesangon, namun tidak begitu mempermasalahkan pemberhentian kerja.

“ Kami menuntut hak kami aja, kami tidak masalah di PHK tapi hak kami bagaimana, yang saya baca di undang-undang tentang tenaga kerja itu, dua tahun kita kerja jalan ke tiga tahun pesangon dibayar setara dengan tiga bulan gaji, dan THR menjelang 30 hari lebaran Idulfitri seharusnya dapat dan tapi kita tidak dapat,” jelasnya. 

Asrizal mengungkapkan, para pekerja korban PHK itu tidak memegang kontrak kerja, padahal mereka sudah menanda tangani, namun pihak perusahaan tidak memberikan salinannya.

Kepala Bagian Umum PT Hutama Karya, Afid mengatakan, para pekerja itu memiliki nilai evaluasi yang kurang baik terhadap kinerjanya, sehingga pihak perusahaan mengambil keputusan untuk mengurangi tenaga kerja yang tidak efektif.

“ Yang di PHK ada, sekitar 10 oranglah, bukan karena pandemi Covid-19, karena mungkin ada kinerja yang kurang bagus, jadi yang tidak efektif kita kurangin lah,” kata Afid kepada wartawan di Desa Palimbungan, Kecamatan Kaway XVI, Selasa (2/6/2020). 

Dijelaskan, untuk pembangunan jaringan induk bendungan irigasi lhok guci tahap dua sudah mencapai 80 persen, diperkirakan akhir Desember 2020 pekerjaan akan selesai.

“ Berarti udah sekitar 80 persen sudah siap, akhir desember sudah selesai untuk tahap dua, kalau untuk saat ini ada kendala namun bukan menyangkut pembebasan lahan,” pungkasnya. ()

WTP Pemkab Pidie