Banyak Rumah Layak Huni di Agara Tak Siap Dikerjakan

Banyak Rumah Layak Huni di Agara Tak Siap Dikerjakan
Bantuan rumah layak huni di Aceh Tenggara yang belum siap dikerjakan oleh pihak rekanan.(Foto: Hidayat/AcehBisnis)

Aceh Tenggara - Banyak rumah layak huni (RLH) di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara belum selesai dikerjakan. Padahal, tahun anggaran 2019 telah lewat.

Pembagunan rumah layak huni tipe 36 untuk dhuafa yang merupakan bantuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh tahun anggaran 2019 itu, seharusnya selesai dikerjakan di akhir Desember 2019 lalu.

Berdasakan hasil investigasi yang dilakukan dilapangan, Kamis (20/02/2020), ada puluhan rumah layak huni tahun 2019 disejumlah lokasi di Aceh Tenggara belum siap dikerjakan oleh pihak rekanan.

Ada banyak rumah layak huni yang belum siap dikerjakan di sejumlah Kecamatan yaitu Kecamatan Darul Hashanah seperti di Desa Pulo Piku, Desa Mamas dan desa lain.

Kemudian, Kecamatan Lawe Bulan seperti di Desa Mbacang Lade, Desa Tenembak Alang, dan Kecamatan Bambel seperti di Desa Pulo Kedondong serta desa lainnya.

"Saya mempertanyakan kenapa masih banyak pembangunan rumah layak huni 2019 belum selesai dikerjakan oleh rekanan,"kata Den Boy Sp, Pegiat LSM di Aceh Tenggara, kepada wartawan Aceh Bisnis, Jumat (21/02/2020).

Padahal, kata dia, proyek itu tahun anggaran 2019, tapi hingga Februari 2020 pekerjaan itu belum siap dikerjakan.

Untuk itu, Den Boy meminta kepada pihak pengawas pembangunan rumah layak huni tersebut, agar bertanggung jawab atas pengerjaan proyek itu, karena sampai saat ini belum selesai dikerjakan oleh pihak rekanan.

Bantuan rumah layak huni di Aceh Tenggara yang belum siap dikerjakan oleh pihak rekanan.(Foto: Hidayat/AcehBisnis)

"Di Aceh Tenggara ada sebanyak 141 unit rumah layak huni yang dibagun di 2019,"kata Paisal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Rumah Layak Huni 2019, Dinas Perkim Provinsi Aceh, saat dihubungi via selulernya.

Ketika ditanyai masalah banyaknya rumah yang tidak selesai dikerjakan oleh pihak rekanan, Paisal malah meminta kalangan wartawan serta LSM untuk melayangkan surat permohonan permintaan data terkait proyek pembangunan perumahan layak huni di Aceh Tenggara ke dinas terkait di Banda Aceh.

Paisal juga mengaku kalau proyek perumahan rumah layak huni tersebut sudah siap dikerjakan oleh pihak rekanan. Namun, tidak dijelaskan di Kecamatan dan Desa mana proyek pembagunan itu selesai seratus persen.

Sementara masih banyak rumah layak huni yang belum selesai dikerjakan di Aceh Tenggara, Anggota DPR Aceh, Yahdi Hasan Ramud menyatakan, ada dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran rumah bantuan layak huni tersebut oleh oknum -oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yahdi Hasan Ramud yamg juga dari Politisi Partai Aceh (PA) ini meminta supaya kasus ini agar dapat dilaporkan kepada pihak aparat hukum untuk dapat diproses.

"Karena masyarakat yang menerima bantuan rumah tersebut tidak dibenarkan mengutip uang apapun, karena ini adalah bantuan dari pemerintah Aceh melalui dana Pokok pikiran (Pokir) anggota DPR Aceh dapil 8 Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues,"terangnya.()