Anggota DPRK Aceh Timur Minta Pemerintah Evaluasi Izin Koperasi Bina Meupakat

Anggota DPRK Aceh Timur Minta Pemerintah Evaluasi Izin Koperasi Bina Meupakat
Foto: Istimewa

Aceh Timur - Anggota DPRK Aceh Timur, Yahya BKY meminta Pemerintah Aceh Timur, Pemerintah Aceh dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengevaluasi kembali izin yang diberikan kepada Koperasi BM di Aceh Timur.

Permintaan tersebut disampaikan Yahya dari Partai Aceh kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (23/1/2020).

Menurut dia, izin yang diberikan kepada koperasi tersebut adalah izin Pemanfaatan Hutan Manggrove, yakni Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan ( IUPHKm ) dan IUPHHK-Hkm.

Karena sesuai informasi yang diperolehnya, areal yang diberikan Izin seluas 6000 hektare lebih meliputi pesisir pantai Kecamatan Rantau Selamat hingga Birem Bayeun.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang datang ke Kantor DPRK beberapa waktu lalu, Koperasi Bina Meupakat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin.

"Koperasi ini juga tidak pernah melaksanakan amanah Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 1/MENLHK/SETJENKUM/1/12019 tentang Izin Industri Primer Hutan pasal 43 huruf h poin 3,"ujar Yahya.

Dalam permen tersebut, sebut dia, antaranya berbunyi pemegang Izin wajib melaksanakan penanaman secara rutin, dan ada beberapa kewajiban lain yang diabaikan koperasi ini seperti pembinaan terhadap masyarakat.

Ia meminta Pemerintah Aceh Timur, Aceh dalam hal ini KPH Wilayah III dan MENLHK untuk mengevaluasi izin koperasi ini, bila tidak dikwatirkan izinnya akan disalahgunakan.

"Selanjutnya kita akan berkordinasi dengan pihak terkait tentang hal ini dan bila perlu kita usulkan untuk dibentuk tim Pansus untuk kita tinjau langsung ke lapangan,"pungkas Yahya.