Ancaman Kemunduran Pendidikan di Perdesaan

Ancaman Kemunduran Pendidikan di Perdesaan
Foto: detikcom

Jakarta, Aceh Bisnis - Data muram terkait pendidikan tak bisa dielakkan lagi. Saat ini, rata-rata lama sekolah menurun dari 7,9 menjadi 7,6 tahun. Angka putus sekolah juga meningkat, menyentuh angka 24 juta siswa. Data ini masih di samping proses pembelajaran yang benar-benar terganggu.

Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya sudah mengingatkan bahwa siswa tak perlu dipaksa mengejar tuntutan di masa normal. Kurikulum nasional pun sudah disederhanakan. Nah, jika keinginan Mendikbud agar siswa tak dipaksa dan kurikulum disederhanakan bisa disebut sebagai target minimum, sayangnya, target itu pun rupanya masih jauh dari harapan.

Pemerintah memang sudah memberi berbagai stimulus agar pembelajaran dapat berlangsung dan target minimum bisa dicapai. Relaksasi penggunaan dana BOS, misalnya, dilakukan. Kuota belajar diberikan, dan saluran televisi serta radio pun dimanfaatkan. Tetapi, tetap saja pembelajaran terganggu. Soalnya, guru tak bisa mengawasi siswa dari jauh dan orangtua pun tak sepenuhnya bisa dituntut mendampingi anaknya.

Malah yang kemudian riuh terdengar adalah bahwa guru terlalu banyak memberikan tugas sehingga siswa terbeban dalam pembelajarannya. Tidak hanya siswa, orangtua pun dikabarkan mengeluh sehingga kadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bahkan ada yang sampai berujung pada kematian siswa.

Masalah ini sekilas sudah teramat berat. Tetapi, segenap masalah itu masih milik siswa di perkotaan. Masalah siswa di perdesaan justru jauh lebih pahit. Berbagai terobosan pemerintah nyata-nyata tak berdampak. Kuota belajar, misalnya, sia-sia belaka karena ketiadaan jaringan, bahkan gawai. Relaksasi penggunaan dana BOS pun tidak berpengaruh lantaran puncak kreativitas sekolah agaknya hanya berhenti pada bagi-bagi masker.

Sangat Gawat

Segenap masalah ini akhirnya membuat siswa dan orangtua mulai cuek. Betapa tidak, siswa di perdesaan tak mau belajar lagi. Ini adalah berita gawat dan ini jangan dipikir hanya dongeng. Di kampung saya, misalnya, orangtua lebih memilih menggunakan tenaga anaknya untuk bekerja di ladang atau sawah daripada membereskan tugas-tugas dari sekolah. Kebetulan, kampung saya berada di sekitar proyek lumbung pangan (food estate) yang kini digadang-gadang Presiden Jokowi.

Saya harus menyampaikan berita ini: siswa-siswa di sana memilih menjadi penggali pipa, penanam bawang dan kentang. Mereka memilih menjadi upahan yang bekerja dari pukul 08.00 hingga 16.00, lalu ikut lembur hingga pukul 21.00. Benar-benar tak ada lagi waktu yang disisihkan untuk belajar.

Yang kita khawatirkan dari sini adalah ketika siswa sudah tidak lagi tertarik sekolah karena godaan upah. Makin gawat lagi karena beberapa siswa sudah mulai mengungkapkan bahwa cita-cita mereka tak lagi, misalnya, jauh-jauh merantau, tetapi cukup menjadi pekerja di lahan lumbung pangan.

Sekali lagi, ini perkara yang gawat. Pasalnya, ketika ambisi siswa untuk bekerja sudah kalah dari ambisi untuk belajar, tentu sudah cukup sulit mengubahnya di kemudian hari. Nah, tujuan saya membeberkan fakta ini adalah supaya kita sadar bahwa ancaman kemunduran pembangunan manusia, khususnya di perdesaan, adalah sebuah kenyataan yang mesti segera ditangani.

Perlu diketahui, jurang kualitas pendidikan antara kota dan desa sangat dalam. Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, desa akan semakin tertinggal dan termarjinalkan.

Dampak Covid memang dialami oleh semua warga, bahkan semua bangsa. Namun, yang paling terdampak, terutama soal akses pendidikan, adalah warga perdesaan. Membereskan masalah ini tentu bukan pekerjaan mudah. Pengalaman sudah membuktikan bahwa mengangkat derajat desa saja kita sudah kelimpungan, konon lagi kalau harus mengembalikannya setelah krisis multiaspek ini. Sebagai perbandingan, pada masa krisis 1997/1998, Indonesia butuh hampir sepuluh tahun agar kembali pulih.

Sebelum krisis, dari data BPS, IPM kita menyentuh angka 67,7 (1996). Angka ini kemudian merosot beberapa poin setelah krisis, yakni 64,3 (1999). Kita baru berhasil melampaui perolehan IPM sebelum krisis (1996: 67,7) beberapa tahun kemudian, itu pun setelah melewati kinerja dari tiga presiden (Habibie, Gus Dur, dan Megawati) pada 2004 (68,7).

Hal yang sama kurang lebih akan terjadi saat ini. Sebab, angka kemiskinan negara kita juga meningkat. Hal ini niscaya berkorelasi positif pada mundurnya pendidikan lantaran alokasi belanja pendidikan pasti akan berkurang drastis. Katakanlah angka putus sekolah memang boleh jadi tidak terlalu tinggi karena pemerintah sudah berkomitmen membebaskan siswa dari pungutan.

Namun, bukti bahwa belanja pendidikan berkurang dapat kita lihat dengan terang dari jumlah peserta bimbel saat ini yang merosot sangat jauh. Padahal, rata-rata bimbel di daerah menerapkan tatap muka. Artinya, jika saja siswa tak dibebaskan dari pungutan, angka putus sekolah pasti meningkat tajam. Kenyataan ini semakin membenarkan bahwa krisis covid ternyata lebih berdampak pada masyarakat daerah.

Menunggu Pemerintah

Kita lantas teringat pada krisis 1997/1998 ketika dampaknya lebih dirasakan oleh masyarakat miskin. Hal itu sangat jelas terekam. Dalam perkiraan Bank Pembangunan Asia pada 1999, misalnya (Kompas, 14/10/2020), disebutkan bahwa dampak krisis pada kuartil penduduk terendah benar-benar paling parah: angka partisipasi sekolah menurun dari 51,5 persen (1997) menjadi 45,9 persen (1998).

Di pendidikan tinggi, angka putus sekolah (drop out) pada kuartil masyarakat terendah juga meningkat tajam: 14,2 persen (1997) menjadi 25,2 persen (1998). Saya pikir, data ini semakin menunjukkan bahwa masalah lapisan masyarakat miskin dan di pinggiran sudah tumpang tindih: kurangnya (bahkan sudah tidak hanya kurangnya, tetapi berhentinya) minat belajar karena lebih memilih bekerja serta merosotnya kualitas pendidikan (katakanlah: pembelajaran) karena guru tak bisa lebih dekat lagi ke siswa dan siswa pun sudah lebih memilih "menjauh" dari tugas-tugas sekolah.

Karena itu, pemerintah harus lebih berkeringat dan berjibaku untuk mengangkat masalah pendidikan pinggiran. Bagaimana caranya? Pemerintah harus mengakselerasi pembangunan pendidikan di perdesaan melalui distribusi merata guru 3T. Berita baiknya, kini kita mempunyai stok guru yang masih menganggur, bahkan setelah lulus dari Program SM3T.

Di samping distribusi guru, pemerintah juga bisa mengakselerasi pembangunan pendidikan melalui pendekatan pembiayaan, terutama melalui penyaluran dana BOS. Dalam hal ini, pola pendekatan penyaluran dana BOS yang selama ini berfokus pada jumlah siswa (makin banyak jumlah maka makin banyak dana) mesti diubah. Jika pendekatan seperti ini tidak diubah, pembiayaan sekolah pinggiran akan tetap minim dan gap makin dalam.

Perlu diketahui, dengan pola pembiayaan selama ini, ketimpangan kualitas terjadi. Perbedaan skor rata-rata antara siswa-miskin dan siswa-kaya ada 60 poin (PISA, 2015). Sebab, sebelumnya, menurut Unicef, hampir setengah dari anggaran pendidikan Indonesia dinikmati sekitar 10 persen penduduk. Bahkan, sekitar 20 persen siswa kaya menerima 18 kali lebih banyak aneka fasilitas daripada 20 persen siswa miskin. Segenap persoalan ini menunggu keringat dari pemerintah di masa krisis.

Riduan Situmorang guru SMAN 1 Doloksanggul

Sumber:detik.com
Iklan Kelender event 2021 Disbudpar aceh