AMPPAS Minta Plt Gubernur Tindak Tegas PT Socfindo Terkait Pencemaran Air Sungai Cinendang

AMPPAS Minta Plt Gubernur Tindak Tegas PT Socfindo Terkait Pencemaran Air Sungai Cinendang
Foto: Acehbisnis.com

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh Singkil (AMPPAS) meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Provinsi Aceh, menindak tegas PT Socfindo yang melakukan pembuangan limbah cair ke Sungai Lae Cinendang tanpa izin.

Hal itu disuarakan puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam AMPPAS saat melakukan aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Aceh, Rabu (17/10/2010) di Banda Aceh. Aksi itu mendapatkan pengawalan ketat dari pihak Kepolisian setempat.

"PT Socfindo telah melanggar aturan dengan membuang air limbah ke sungai tanpa izin. Ini sudah menjadii tugas pemerintah dalam menindak tegas perusahaan tersebut,"kata Koordinator aksi, Rahmadin dalam aksinya.

AMPPAS menilai pemerintah daerah dan DPRK Aceh Singkil selama ini terkesan tutup mata dengan aksi pabrik kelapa sawit itu yang membuang limbah sembarangan ke sungai.

Padahal, kata dia, bedasarkan pasal 104 UU PPLH, setiap orang yang melakukan dumping limbah atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan tindakan perusahaan tersebut tentu sangat bertentangan dengan hukum. "Namun, hingga kini belum ada tindakan tegas dari pemerintah setempat untuk mengatasi masalah ini, padahal bukti sudah ada,"paparnya.

"Akibat pencemaran itu, akan berdampak kepada masyarakat yang menggunakan dan memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari,"ungkapnya.

Selain merugikan masyarakat, sebut dia, pembuangan limbah cair ke sungai Lae Cinendang juga merusak ekosistem. "Ada banyak dampak negatif yang disebabkan limbah tersebut, misalkan udara tak sehat dan air tak bersih yang menimbulkan banyak penyakit, seperti diare, tikus dan kurap,"terangnya saat melakukan orasi di depan kantor Gubernur.

"Kita memang butuh pembangunan, namun pembangunan haruslah berwawasan lingkungan. Pembangunan haruslah bertujuan menyejahterakan rakyat, DPRK, yang seharusnya melakukan pengawasan, juga tidak berbuat dan seakan tidak tahu menahu."sebutnya.

Menuru massa, hal ini patut dicurigai mengapa hal ini seakan dibiarkan. Jika memang pemerintah sudah menegur, maka seharusnya bisa mencabut izin operasional perusahaan itu, atau paling tidak bertanggungjwab atas apa yang sudah dilkukan terhadap sungai cinendang. karena pembuangan limbah ke sungai ternyata tidak juga berhenti.

"Kami merasa prihatin karena sungai yang seharusnya dijaga kebersihannya, justru dicemari oleh pihak-pihak yang tidak merasa bertanggungjawab. Karena itu, AMPPAS mendesak Pemerintah Aceh dan juga pemerintah setempat untuk bertindak tegas terhadap pelaku pencemaran itu,"harapnya.

Selain itu, kita minta Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Aceh Singkil akan segera mengkaji ulang amdal milik PT Socfindo, Tak hanya itu, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dokumen lingkungan milik perusahaan tersebut untuk melihat upaya penanganan limbah sesuai dengan ketentuan hukum, baik secara infrastruktur kolam, teknologi yang digunakan, serta kelengkapan perizinan.

"Jika tuntutan kami tidak di indahkan oleh pihak PT Socfindo dan Pemda Aceh Singkil, maka kami meminta Bapak Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk mengambil tindakan tegas terhadap PT yang telah melanggar aturan lingkungan. Kalau perlu ditempuh jalur hukum atas apa yang telah dilanggar oleh PT socfindo,"kata Zulkarnain Pohan selaku penanggung jawab aksi damai.

"Kami tidak mau kehadiran PT socfindo mencemari sungai dan merusak ekosistem di sungai. Karna percemaran ini sangat berdampak bagi masyarakat dimana sebagain masyarakat bergantung kehidupan dan mata pencaharian pada sungai cinendang tersebut,"jelasnya.

"Kami berharap pihak Pemerintah Aceh melalui dinas terkait memberi efek jera kepada perusahaan-perusahaan yang sudah melanggar hukum dan membuang limbah sembarangan, supaya kedepan 5-10 tahun kedepan ekosistem aceh singkil dapat normal dan masyarakat tidak resah,"ungkapnya.

Setelah beberapa menit melakukan aksinya, Massa AMPPAS diterima oleh Kabag Humas Sekda Aceh, Saifullah Abdul Gani (SAG). Ia berjanji akan menyampaikan permasalahan limbah PT Socfindo ini kepada PLT Gubernur Aceh.

"Jika PT Socfindo mengusik dan menganggu ketentraman dan kesejahteraan hidup layak dan kesehatan, maka Pak Plt Gubernur Nova akan melakukan langkah langkah kongkrit dan mengevaluasi langsung ke lokasi. Nanti kita akan sampaikan supaya DLHK Aceh akan turun langsung ke lokasi pencemaran sungai tersebut,"pungkasnya.()