Aminullah: Ada Otsus Saja Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Bagaimana Kalau Dihentikan

Aminullah: Ada Otsus Saja Angka Kemiskinan Masih Tinggi, Bagaimana Kalau Dihentikan

Banda Aceh, Aceh Bisnis – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman ditetapkan sebagai Koordinator Forum Komunikasi Kabupaten/Kota se-Aceh (FKKA).

Aminullah terpilih secara aklamasi pada Konferensi ke III Forum KKA, Selasa (23/2/2021) di Aula Lantai IV, Gedung Mawardy Nurdin Balai Kota Banda Aceh.

Pada sidang yang dipimpin Bupati Gayo Lues, Amru para peserta yang dihadiri Bupati/Wali Kota se Aceh, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota serta para pimpinan DPRK se-Aceh menyepakati Aminullah Usman sebagai koordinator yang akan menakhodai FKKA periode 2020-2025.

Usai terpilih, Aminullah yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh ini menyampaikan akan membangun bersama Aceh lewat FKKA.

“Kita ingin membangun Aceh secara bersama, bersinergi dengan Pemprov dan seluruh Kabupaten/Kota. Harapan-harapan masyarakat Aceh bisa tersalurkan melalui FKKA ini,” ujarnya.

“Seperti dana Otsus itu bisa diperpanjang, tentu ini butuh dukungan dari semua ini (Kabupaten/Kota),”tambahnya.

Dalam waktu dekat ini, kata dia, pihaknya akan menyurati Presiden Jokowi dan meminta waktu untuk bertemu dengan seluruh Bupati/Wali Kota anggota FKKA untuk membahas soal dana Otsus Aceh agar diperpanjang tanpa batas waktu.

“Ini penting untuk pembangunan Aceh. Ada Otsus saja angka kemiskinan masih tinggi, bagaimana kalau kemudian dihentikan,”kata Aminullah.

Hal lain yang akan diperjuangkan secara bersama oleh seluruh bupati dan wali kota adalah bagaimana terus bersinergi merancang program-program pengentasan kemiskinan di Aceh.

Menurut dia, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara bersama, bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi saja, tapi bagaimana seluruh kabupaten/kota bekerja keras agar angka kemiskinan di Aceh menurun.

Selain agenda pemilihan koordinator dan pengurus FKKA, dalam kesempatan ini para bupati/wali kota juga membahas soal Pilkada. Para kepala daerah dan pimpinan legislatif yang hadir sepakat Pilkada di Aceh digelar pada tahun 2022 sesuai dengan kekhususan Aceh yang tertuang UUPA dimana disebutkan Pilkada Aceh digelar setiap lima tahun sejak 2006. Dengan demikian, jadwal Pilkada Aceh jatuh pada 2022.

Para bupati/wali kota menginginkan kepastian jadwal Pilkada tersebut agar bisa menyiapkan anggaran untuk memulai tahapan-tahapannya.

Sementara itu, Gubernur Aceh diwakili Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kamaruddin Andalah mengatakan, peran FKKA sangat dibutuhkan untuk menyatukan kekuatan guna mendorong agar dana Otsus Aceh dapat diberikan tanpa batas waktu.

“Untuk memperkuat dorongan ini, kita sudah pasti membutuhkan FKKA sebagai forum yang solid, kompak dan tangguh dalam membangun komunikasi dengan lembaga terkait,” ujarnya.()