Puluhan Pelaku Jasa Kontruksi di Aceh Dilatih Peningkatan SDM

Direktur PT Harum Jaya, Mansur

Banda Aceh - Puluhan pelaku jasa kontruksi di latih peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang teknis sistem manajemen keselamatan di Balai Jasa Kontruksi Wilayah (BJKW) I Banda Aceh, Jumat (29/11).

Kepala BJKW Banda Aceh, M Hilal mengatakan, kompetisi dan disiplin SDM kontruksi menjadi salah satu faktor penting mengurangi tingkat kecelakaan kontruksi.

"Prioritas pembangunan pemerintah saat ini adalah pembangunan infrastruktur, pemerintah memprioritaskan pada pembangunan SDM Indonesia," kata M Hilal saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan Kontruksi di Banda Aceh.

Menurut dia, faktor kesehatan dan keselamatan kerja (K3) harus menjadi fokus dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Penerapan standar K3 menunjukkan tren positif dengan makin berkurangnya insiden.

"K3 ini paling penting untuk menghindari insiden dalam melaksanakan kegiatan,"ujar M Hilal kepada wartawan di Banda Aceh.

Ia juga menyebutkan jumlah tenaga kerja kontruksi yang memiliki sertifikat baru sekitar 3000 dari 20.000 tenaga kerja kontruksi yang ada di Aceh. "Artinya, baru 10 persen yang baru memiliki sertifikasi,"ungkap dia.

"Untuk itu kita terus membuat pelatihan dan sertifikasi bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari perguruan tinggi dan asosiasi perusahaan kontruksi,"jelasnya.

Sementara itu, Direktur PT Harum Jaya, Mansur menyebutkan, bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan diikuti 70 pelaku jasa kontruksi yang ada di Aceh, mereka terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), eks Mahasiswa Teknik serta dari pihak perusahaan.

“Kita mengelar kegiatan tersebut untuk peningkatan SDM bagi pelaku kontruksi yang ada di Aceh,”kata Mansur usai membuka kegiatan tersebut di Banda Aceh.

Dikatakannya, para pelaku jasa kontruksi ini akan di berikan beberapa materi salah satunya kebijakan tentang keselamatan kontruksi, manajemen resiko bahaya pada pekerjaan konstruksi serta penerapan keselamatan kontruksi dalam pengadaan jasa kontruksi. “Kita harapkan pelaku jasa kontruksi bisa terampil dan konsisten dalam mengelola aspek K3 dalam melaksanakan pekerjaan,”ujar Mansur.

“Hal tersebut konsisten dengan regulasi yang ada, khusus terkait Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang merupakan sistem yang harus diterapkan di pelaksanaan konstruksi dan menjadi tanggung jawab para petugas K3 konstruksi untuk menerapkan manajemen tersebut,”jelasnya.

Selain itu, Mansur juga menyatakan, tugas dan fungsi  Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dari ASN bahwa di dalam merumuskan RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi), pemberian penjelasan saat proses pemilihan penyedia dan evaluasi dokumen RKK serta penerapan pada saat pelaksanaan itu semuanya diatur di dalam permen PUPR No. 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Apalagi, tambah Mansur, sejak tahun 2004 sampai 2018, Aceh mendapatkan dana miliaran hingga Triliunan untuk pembagunan kontruksi. Namun, dana silva tersebut tidak semua dapat dimanfaatkan oleh para jasa kontruksi di Aceh.

"Untuk itu, kita melakukan gerakan bersinergi antara swasta dan Pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Konstruksi agar dapat mengelola tersebut agar tidak mubazir,"ungkapnya.()

Komentar

Loading...