Hati-hati Pejabat Eselon PNS, Anda Bisa Kehilangan Jabatan

Foto: cover topik/PNS thumbnail/Aristya Rahadian Krisabella

Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memangkas jumlah eselon di sejumlah kementerian tampaknya bakal segera dilakukan. Jenjang eselon dianggap membuat mata rantai birokrasi terlalu panjang dan menghambat perizinan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan secara terperinci mengenai ide tersebut pertengahan pekan ini. Dalam penjelasannya, Pratikno menggarisbawahi, perampingan eselon dimaksudkan untuk mengurangi rentang pengambilan keputusan sehingga pemerintah bergerak cepat.

"Sebetulnya ini bagian penting dari sebuah program strategis Presiden, yakni deregulasi dan debirokratisasi. Ini berkaitan dengan rentang pengambilan keputusan. Jadi bagaimana rentang pengambilan keputusan itu diperpendek," kata Pratikno, dalam sebuah video yang diunggah laman Sekretariat Presiden, Jumat (8/11/2019).

Selama ini, tingkatan eselon yang cukup banyak sering kali menjadikan instruksi pimpinan harus terlebih dahulu melewati rantai birokrasi yang panjang. Optimalisasi terhadap hal tersebut merupakan tujuan utama dari ide perampingan eselon itu.

Pratikno menegaskan, perampingan eselon tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebih bagi para aparatur negara. Sebab, ide tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat, berkurangnya ruang kenaikan pangkat, apalagi sampai kepada berkurangnya penghasilan.

"Idenya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengurangan pegawai, penurunan pangkat, ruang kenaikan pangkat jadi berkurang, apalagi pengurangan penghasilan. Sama sekali tidak berkaitan dengan itu," tuturnya.

Sebaliknya, perampingan eselon justru membuka peluang seluas-luasnya bagi para ASN untuk menempati jabatan fungsional. Dengan jabatan fungsional, para ASN dimungkinkan untuk terus bekerja berdasarkan kompetensi dan keahliannya sehingga dapat bekerja dengan lebih optimal sesuai kemampuan dan latar belakang yang dimiliki.

"Seorang ahli akuntan yang mendapat promosi ya tidak perlu dia harus berpindah ke jabatan struktural yang tidak ada kaitan dengan kompetensinya. Fotografer profesional kalau promosi tidak harus menjadi pejabat struktural, melainkan menjadi pejabat fungsional sesuai keahlian," ungkap Pratikno.

"Kasihan kan orang punya keahlian A demi promosi ke jabatan struktural kemudian dia harus keluar dari kompetensinya. Dia sendiri stres, organisasi juga rugi. Tapi seorang ASN akan tetap berkarier naik ke atas melalui jabatan fungsional sesuai keahliannya," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan akan membenahi struktur eselon di Kementerian, sebagai respons dari arahan Jokowi. Menurut Tjahjo Pemangkasan eselon ini semata-mata demi meningkatkan investasi.

"Pemangkasan ini untuk meningkatkan invetsasi. Pemangkasan eselon III-IV sudah masuk sejak 2015. Persoalan mendasar demokrasi, struktur yang sangat hirakris, sehingga pelayanan sangat lambat," kata Tjahjo di Kantornya, Rabu (30/10/2019).

"Pengalaman saya eselon I dan II tidak berkuasa, eselon III-lah yang berkuasa. Eselon III yang ngutak-ngatik," imbuh Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan, arahan Jokowi adalah untuk membangun tata kelola yang baik dari pemerintah pusat sampai daerah. Agar semakin efisien sehingga mempercepat reformasi birokrasi.

Wacana penyederhanaan eselonisasi ini, merupakan target yang akan dilakukan Presiden Jokowi saat dilantik bersama Ma'ruf Amin, menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," tegas Jokowi dalam pidato pelantikannya di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Nantinya, eselon diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

Jokowi juga meminta kepada para menteri, pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

Dalam pidatonya Jokowi mengatakan, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran.

"Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas," tegasnya.

Komentar

Loading...