Walhi Menilai Kementerian Lingkungan Hidup Tak Serius Telaah Dokumen Izin PT EMM

Direktur Eksekutif WALHI Aceh, Muhammad Nur

Banda Aceh - Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Aceh mengirim surat Nomor 119/DE/WALHI Aceh/X/2018 kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pencabutan izin PT Emas Meneral Murni (PT EMM).

Respon Kementerian Lingkungan hidup Direktorat Jenderal Penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui suratnya Nomor S.2021/PPSA/PP/GKM.0/10/2019 tentang informasi Penanganan pengaduan PT Emas Mineral Murni.

Dalam balasan surat yang dikirim ke WALHI Aceh disebutkan, PT EMM belum melakukan kegiatan operasi produksi dan. Sedangkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 66/1/IUP/PMA/2017 tentang Pesertujuan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi mineral logam dalam rangka penanaman modal asing untuk menjadi komoditas emas kepada PT Emas Mineral Murni.

"Dalam surat tersebut menunjukan bahwa cacat administrasi," ujar Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur, Kamis (31/10/2019).

Seperti yang kita ketahui bersama, Amdal PT emas Mineral Murni cacat hukum karena penyusunan amdal harus dilibatkan masyarakat yang kena dampak langsung terkait kegiatan yang akan dilakukan.

Akan tetapi pada proses penyusunan amdal masyarakat tidak pernah dilibatkan sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya penyusunan amdal, tanda tangan absen kehadiran masyarakat dalam sosialisasi amdal dan manipusi tanda tangan warga, mereka tidak pernah melakukan tanda tangan absen kehadiran.

Dalam Pasal 26 UUPPLH tentang perlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL disebutkan, Ayat (1) Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.(2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Dalam surat KLHK pada angka 2 huruf a menyebutkan fakta di lapangan dan hasil overlay koordinat yang diambil pada saat verifikasi lapangan dengan peta lampiran keputusan menteri kehutanan Nomor SK.859/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2016 tentang perubahan kedua atas keputusan menteri kehutanan nomor SK. 865/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Aceh,

Kegiatan eksplorasi dan pra produksi yang dilakukan oleh PT EMM berada di dalam kawasan area penggunaan lain (APL) dan tidak ditemukan adanya kegiatan PT EMM di kawasan hutan Lindung (HL).

"Dalam laporan investigasi yang disampaikan oleh WALHI kepada Menteri dengan melampirkan peta lokasi pertambangan yang akan dilakukan oleh PT EMM berada dalam dua kabupaten yaitu Nagan Raya dan Aceh Tengah. Artinya, dalam dokumen amdal juga peta yang dikaburkan terkait dengan lokasi pertambangan yang akan dilakukan," jelasnya.

Huruf d menyebutkan, PT EMM memiliki dokumen AMDAL tahun 2013 yang disetujui oleh komisi Penilai Amdal Kabupaten Nagan Raya yang mencakupi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya.

Kegiatan eksplorasi dan pra kontruksi yang sudah dilakukan oleh PT EMM berada di wilayah Nagan Raya sesuai Amdal yang dimiliki serta belum dilakukan kegiatan apapun di area IUP OP PT yang berokasi di Aceh Tengah.

Nagan Raya, tidak memiliki kewenangan menilai amdal ketika kegiatan berada di dua kabupaten. Penilai amdal yang kegiatan lingkungan berada di dua kabupaten tersebut menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan.

"Kementerian Lingkungan Hidup tidak serius menelaah dokumen perizinan dalam menjaga kekayaan hutan dan lahan. Seharusnya, menteri mempelajari lebih serius karena yang dikeluarkan oleh BKPM tersebut bukan di Beutong Atueh Banggalan akan tetapi berada di Beutong, sedangkan amdalnya berada di Beutong Atueh Banggalan. Secara kegiatan saja PT EMM sudah melakukan kegiatan luar izin yang dikeluarkan oleh BKPM," tegasnya.()

Komentar

Loading...