Mantan Kabid Pengairan PUPR Abdya Tersangka

Foto: Yusnizar

Blangpidie, Aceh Bisnis - Polres Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) menetapkan MY, mantan Kabid Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten setempat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jetty muara Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh senilai Rp 2,3 Miliar.

Dalam kasus tersebut. Selain MY, sebelumnya Polres Abdya terlebih dulu juga telah menetapkan MN sebagai tersangka selaku rekanan. Bahkan, MN sudah dijatuhi hukuman oleh PN Tipikor Banda Aceh.

Penetapan MY sebagai tersangka disampaikan dalam kegiatan Konferensi Pers yang dipimpin langsung Kapolres Abdya, AKBP Moh Basori SIK didampingi Kasatreskrim Polres setempat, Iptu Zulfikri. Kamis (10/10/2019) di Aula Mapolres.

Kapolres menjelaskan, MY merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pembangunan Jetty Rubek Meupayong di Desa Rubek Meupayong, Kecamatan Susoh, Kabupaten Abdya Tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan berdasarkan DPPA SKPK di Dinas Pekerjaan Umum dikerjakan oleh MN selaku pelaksana.

Lebih lanjut disebutkan, dalam perjalanan proyek tersebut didapati pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume kontrak sebagaimana dituangkan pada asbuilt drawing (gambar) dan justufikasi teknis (kubikasi pekerjaan) dikarenakan PPK tidak dapatkan mengendalikan kontrak kerjasama pekerjaan kontruksi.

Selain menjelaskan dasar penetapan tersangka, dalam rilis tersebut juga disebutkan pihak penyidik Satreskrim Polres Abdya telah mengantongi sejumlah alat bukti, yakni, dokumen daftar pelaksanaan anggaran, dokumen berita acara panitia penerima pekerjaan (PHO), dokumen bukti pembayaran dan dokumen serta surat-surat lainnya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, berkas MY akan dilimpahkan ke JPU Kejari Abdya. MY saat ini sudah dilakukan penahanan oleh pihak Satreskim Polres Abdya sejak dua hari terakhir.

Dalam kasus tersebut, MY dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal  1 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.()

Komentar

Loading...