UU Pesantren Disahkan, Kakanwil: Ini Kado Terindah Untuk Santri

Foto: Istimewa

Banda Aceh, Aceh Bisnis - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pesantren menjadi undang-undang, di gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, M Daud Pakeh mengatakan disahkannya UU tersebut merupakan sebuah hadiah atau kado terindah bagi santri seluruh indonesia, khususnya Aceh tahun ini.

"Alhamdulillah, yang dinanti kini telah menjadi undang-undang, negara kian mengakui keberadaan lembaga pendidikan pesantren, kita patut bersyukur terhadap anugerah ini bagi bangsa, dan perjuangan kemerdekaan negara ini tidak lepas dari perjuangan para santri yang berasal dari pesantren,"ujar Daud Pakeh, Rabu (25/9/2019)

Ia juga mengajak masyarakat Aceh, wabil khusus santri dan kalangan Dayah untuk terus berdoa dan ikhtiar agar kedepan lembaga pendidikan Dayah/pesantren semakin eksis di negeri ini.

"Tentu kita sangat bahagia atas pengesahan undang-undang ini, mari kita sambut dengan penuh kesyukuran dan tidak lupa sujud syukur," ajak Kakanwil.

Untuk itu, Kakanwil Kemenag Aceh ini berharap kedepan implementasinya dapat berjalan dengan baik seluruh indonesia.

"UU ini adalah harapan, mudahan membawa dampak yang positif terhadap bangsa, khususnya lingkungan pesantren," sebut Kakanwil.

Dikatakannya, RUU Pesantren memberi pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional dengan segala kekhasannya di Indonesia.

"Tidak lama lagi, kita juga akan memperingati hari santri yang jatuh pada 22 Oktober, nah lahirnya UU Pesantren menjadi spirit baru bagi kalangan pesantren dihari peringatannya nanti,"pungkasnya.

Sebelumnya, ulama dan umara se-Aceh telah membahas terhadap tentang RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut di Banda Aceh oleh badan Dayah Aceh dan Kemenag di 2018 lalu.

Musyawarah ulama dan umara tersebut digelar untuk mengkritisi dan memberi masukan terhadap Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sedang dibahas oleh DPR RI pada waktu itu.

Kemudian, ulama Aceh menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap rancangan UU tersebut sebagai masukan kepada pemerintah Sebelum disahkan menjadi undang-undang.()

Komentar

Loading...