Kakak Beradik Resmi Pimpin Kabupaten Aceh Besar

Foto: Istimewa

Aceh Besar, Aceh Bisnis - Iskandar Ali resmi menjabat sebagai Ketua DPRK Aceh Besar masa bakti 2019-2024. Setelah beberapa pekan menjabat sebagai Ketua DPRK Aceh Besar Sementara.

Iskandar Ali dilantik dan diambil sumpahnya sebagai ketua definitif, Jumat (20/9/2019) di gedung DPRK Aceh Besar.

Kini, Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh Kakak beradik, Mawardi Ali memimpin eksekutif dengan menjabat sebagai bupati, sementara Iskandar Ali sang adik memimpin legislatif dengan menjabat Ketua DPRK.

Selain itu, dua pimpinan dewan lainnya yakni Bakhtiar. ST (PA), dan Zulfikar Azis SE (PKS), politisi PAN ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh ketua Pengadilan Negeri Aceh Besar dalam rapat paripurna di gedung DPRK setempat.

Seperti diketahui, Partai PAN menjadi pemenang dalam Pileg 2019 di Aceh Besar dengan raihan 7 kursi. Sementara Partai Aceh (PA) merupakan pemenang kedua dengan meraih 5 kursi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meraih 5 kursi, namun kalah dalam hal jumlah keseluruhan suara dari Partai Aceh.

Iskandar Ali sendiri ditunjuk sebagai ketua definitif DPRK Aceh Besar karena meraih suara terbanyak dalam Pileg 2019 lalu.

Jika Iskandar Ali resmi menjabat sebagai ketua DPRK sejak 20 September 2019, kakak kandungnya Mawardi Ali resmi menjabat sebagai Bupati Aceh Besar sejak 10 Juli 2017 lalu. Seperti diketahui, Mawardi Ali juga diusung oleh partai berlambang matahari saat maju sebagai Bupati Aceh Besar. Ia berpasangan dengan Tgk H Husaini A Wahab.

Dalam sambutannya sebagai Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali mengatakan, Ia akan menjalankan tugas-tugas kedewanan secara profesional, visioner, responsif, inovatif, transparan, dan akuntabel.

“Mulai hari ini di pundak kami telah hadir sebuah tanggung jawab yang baru dan sangat berat, tanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan lembaga DPRK ini ke arah dan tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Besar yang telah memberi amanah kepada kami,” katanya.

Dikatakannya, DPRK Aceh Besar sebagai lembaga penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat sebagaimana yang telah diamanat dalam undang-undang pemerintahan daerah.

Oleh karena itu, kata dia, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPRK harus secara aktif memainkan perannya yang lebih besar sebagai mitra pemerintah daerah melalui berbagai hak-hak yang disematkan, baik turut serta mengatur jalannya pemerintahan daerah, merumuskan berbagai kebijakan daerah, maupun melakukan fungsi kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Relasi kemitraan antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah prasyarat mutlak dalam rangka mewujudkankan kesejahteraan rakyat. Intinya, saya mengajak untuk lebih mengarahkan perhatian kita terhadap hal-hal yang perlu dibangun dan dibenahi bersama di Kabupaten Aceh Besar,” kata Iskandar.()

Komentar

Loading...