Sri Mulyani Soroti 75% APBD Cuma Buat Gaji dan Operasional PNS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Foto: Eduardo Simorangkir

Jakarta, Aceh Bisnis - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alokasi anggaran pada APBD masih banyak yang tidak efisien. Dia menemukan masih banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang menghabiskan anggarannya hanya untuk membayar gaji pegawai atau belanja pegawai.

Pemerintah Pusat, kata Sri Mulyani, setiap tahunnya mengalokasikan dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sangat besar. Tahun depan saja dialokasikan Rp 858,8 triliun atau sekitar 34% dari total belanja negara yang sebesar Rp 2.528,8 triliun.

"Dengan TKDD yang hampir 34% dari total anggaran, kami ingin sampaikan beberapa catatan untuk diperbaiki. Pertama kami masih melihat inefisiensi belanja daerah," kata Sri Mulyani pada acara orientasi bagi anggota DPD terpilih periode 2019-2024 di JW Marriot Hotel, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Sri Mulyani mengungkapkan, porsi belanja pegawai di APBD bisa mencapai 36%, lalu anggaran untuk belanja barang serta perjalanan dinas sebesar 13,4%, sedangkan untuk belanja jasa perkantoran mencapai 17,5% dari total anggaran daerah.

Apalagi, lanjut Sri Mulyani, dari 389 Pemda sebagian besarnya telah memberikan tunjangan tambahan penghasilan kepada aparatur sipil negara (ASN) daerah yang besarannya sangat bervariasi dan seringkali ditemukan penambahan tunjangan yang tidak berkaitan dengan kinerja dan reformasi birokrasi.

"Jadi praktis APBD itu lebih dari 75% habis hanya untuk berbagai belanja gaji dan operasional. Sehingga pembangunan daerah menjadi kurang," tegas Sri Mulyani.

Komentar

Loading...